Terdampak Kerusuhan Agustus 2025, Rehabilitasi Gedung DPRD NTB Dapat Lakukan Lelang Dini

PARLEMENTARIA, Mataram – Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi berharap pembangunan kembali Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang rusak akibat kebakaran saat kerusuhan pada Agustus 2025 dapat segera direalisasikan. Menurutnya, percepatan pembangunan sangat diperlukan agar aktivitas kelembagaan DPRD kembali berjalan optimal.

Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan, berdasarkan hasil peninjauan, proses penyusunan Detail Engineering Design (DED) hampir selesai. Kondisi tersebut menjadi modal penting agar pembangunan fisik dapat segera memasuki tahap penganggaran dan pelaksanaan.

"Kami sudah menyaksikan langsung di lapangan, dan penyusunan DED hampir selesai. Harapannya proses pembangunan bisa dipercepat sehingga DPRD Provinsi NTB segera memiliki gedung yang representatif," ujar Abdul Hadi usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Kantor DPRD NTB, Mataram, pada Rabu (22/7/2026).

 
Menurutnya, kondisi DPRD NTB saat ini cukup memprihatinkan karena aktivitas kedewanan masih berlangsung di ruang-ruang sementara yang tersebar di beberapa lokasi. "Sebagai lembaga legislatif tingkat provinsi, tentu sangat miris apabila harus menempati ruang-ruang yang tidak permanen, bahkan area parkir digunakan sebagai ruang kerja. Kondisi seperti ini tentu tidak ideal bagi pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan," tutur wakil rakyat dari Dapil NTB ini.

Karena itu, Abdul Hadi mendorong Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat seluruh tahapan administrasi, termasuk pelaksanaan tender dini, sehingga pembangunan fisik dapat dimulai segera setelah anggaran tersedia. "Kami berharap kementerian dapat bergerak cepat, termasuk melakukan tender dini. Dengan begitu, pembangunan pada 2027 bisa langsung berjalan dan selesai sesuai target," katanya.

Ia menambahkan, keberadaan gedung DPRD yang representatif bukan hanya penting bagi anggota dewan, tetapi juga bagi masyarakat yang menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat. "Kalau gedungnya segera selesai, pelayanan kepada masyarakat juga akan lebih baik. Fungsi legislasi, pembahasan anggaran, hingga pengawasan terhadap pemerintah daerah dapat berjalan lebih optimal," ujar Abdul Hadi.

Komisi V DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal proses pembangunan tersebut agar seluruh tahapan, mulai dari penyelesaian DED, penganggaran hingga pelaksanaan konstruksi, dapat berjalan sesuai rencana sehingga Gedung DPRD NTB dapat kembali difungsikan secepatnya. (rdn/aha)