//
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto, dalam kunjungan kerja spesifik ke Apartemen Samesta Mahata Margonda, Depok, Jawa Barat.|Foto: Adi/Karisma
PARLEMENTARIA, Depok - Kinerja keuangan Perum Perumnas yang beralih dari posisi untung menjadi rugi serta tumpukan aset tidak produktif senilai Rp3,7 triliun menjadi sorotan tajam Komisi VI DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik ke Apartemen Samesta Mahata Margonda, Depok, Jawa Barat, Jumat (10/7/2026).
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mendesak perusahaan untuk segera melakukan efisiensi dan menjadikan keberhasilan proyek Transit Oriented Development (TOD) di Apartemen Samesta Mahata Depok sebagai standar baku bagi pengembangan properti nasional agar tidak membebani keuangan negara.
"Kalau proyek yang TOD tadi kita sudah lihat, dan memang itu salah satu proyek Perumnas yang berhasil di Depok. Karena lokasinya bagus, sistemnya juga bagus," ujar Darmadi
Politisi Partai PDI Perjuangan itu menekankan bahwa kesuksesan proyek di lokasi strategis tersebut harus direplikasi dengan cermat agar tidak terulang kegagalan serupa di daerah lain.
"Jadi artinya itu ada satu model yang memang harus menjadi benchmark nya mereka kalau mau mengembangkan properti. Karena banyak properti properti yang ada di dalam Perumnas itu kan banyak yang tidak berhasil di daerah remote. Remote itu penjualannya susah dan sebagainya," tegas Darmadi.
Persoalan utama yang menjadi perhatian serius adalah masih besarnya nilai aset yang tidak terserap pasar sehingga mengganggu arus kas perusahaan. "Kan kita lihat dari persediaannya Perumnas itu hampir 3,7 triliun, ya, yang tidak, sulit dijual. Itu menjadi salah satu tugas atau PR bagi Perumnas," lanjut Darmadi.
Darmadi mengingatkan bahwa efisiensi manajemen aset merupakan syarat mutlak agar perusahaan bisa kembali ke jalur profitabilitas. "Jadi artinya, itu adalah salah satu contoh yang bagus yang harus dikembangkan. Karena Perumnas itu kan dari untung tahun lalu menjadi rugi" ungkapnya saat diwawancara parlementaria.
Untuk itu Darmadi menyampaikan, Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk terus memantau progres perbaikan manajemen dan efektivitas penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh Perumnas. Pengawasan ketat ini dilakukan guna menjamin agar setiap proyek BUMN benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kerugian negara yang berulang di masa depan. (adi/we)
