Dua Abad Berdiri, Sturman Nilai Farmasi BUMN Belum Tampil sebagai Pemimpin Pasar

PARLEMENTARIA, Semarang – Anggota Komisi VI DPR RI Sturman Panjaitan mendorong penguatan tata kelola, sumber daya manusia, dan teknologi pada industri farmasi milik negara. Ia menilai penguatan aspek-aspek tersebut menjadi kunci agar perusahaan farmasi BUMN mampu tumbuh dan menguasai pasar dalam negeri.

Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke industri farmasi BUMN di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (10/7/2026). Kunjungan tersebut menyoroti tata kelola industri farmasi negara di tengah tingginya ketergantungan pada bahan baku obat impor.

"Kimia Farma, Bio Farma sudah berdiri tahun 1800-an. Artinya kalau itu berkembang secara wajar, sampai dengan tahun 2026, itu harusnya sudah menguasai wilayah Indonesia bahkan ke mancanegara. Tapi faktanya masih sangat terbatas. Inilah perlu manajemen jadi diatur," ujar Sturman usai kunjungan.

Politisi Fraksi PDIP-Perjuangan ini mengungkapkan bahwa keterbatasan tersebut turut dipengaruhi oleh belum kuatnya penguasaan teknologi dan kesiapan sumber daya manusia.

"Manajemen harus diatur, SDM-nya harus ditingkatkan dan mempunyai teknologi yang canggih. Karena lack of SDM, lack of technology, sehingga akan tidak bisa maju," jelasnya.

Legislator Dapil Kepulauan Riau ini juga menyoroti tingginya biaya dan panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan baku obat. Ia menyebut proses pengembangan satu produk dapat memakan biaya hingga sekitar Rp1 triliun dengan jangka waktu bertahun-tahun, sehingga membutuhkan dukungan dan keseriusan negara.

Sturman berharap Kimia Farma dan Bio Farma dapat menjadi tulang punggung penyediaan obat nasional sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada pasokan luar negeri. Ia juga mendorong pemerintah memperkuat dukungan riset dan pengembangan bagi industri farmasi agar kemandirian bahan baku obat dapat terwujud secara bertahap. (au/we)