Syafiuddin Tegaskan Aspirasi Desa Wisata Cibiru Wetan Harus Jadi Prioritas Pemerintah

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bandung – Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan Desa Wisata Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, harus menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Menurutnya, berbagai kebutuhan desa yang teridentifikasi dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI akan menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan program pembangunan desa.

Pernyataan tersebut disampaikan Syafiuddin saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Desa Wisata Cibiru Wetan, Jumat (3/7/2026). Kunjungan itu dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan desa dalam mengembangkan potensi wisata berbasis masyarakat sekaligus mengevaluasi dukungan pemerintah terhadap desa wisata yang telah berkembang menjadi percontohan nasional.

Di hadapan pemerintah desa dan perwakilan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Syafiuddin mengapresiasi keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam membangun desa, mulai dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga kelompok pengelola bank sampah.

"Saya atas nama pribadi dan Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Desa Cibiru Wetan. Saya melihat seluruh unsur desa aktif, produktif, dan bersama-sama membangun kemajuan desa," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh usulan dan kebutuhan yang disampaikan Pemerintah Desa Cibiru Wetan dalam kunjungan tersebut merupakan aspirasi yang akan dibawa Komisi V DPR RI dalam pembahasan bersama kementerian mitra.

"Apapun proposal dari Desa Cibiru Wetan adalah aspirasi Komisi V DPR RI. Itu akan kami bawa dan kami perjuangkan dalam rapat kerja dengan kementerian terkait agar mendapat tindak lanjut," tegasnya.

Menurut Syafiuddin, fungsi pengawasan DPR tidak berhenti pada pelaksanaan kunjungan lapangan, tetapi juga memastikan hasil kunjungan ditindaklanjuti dalam proses penganggaran maupun evaluasi program pemerintah. Karena itu, Komisi V akan terus memantau komitmen kementerian dalam memenuhi kebutuhan desa wisata yang dinilai telah menunjukkan kinerja baik.

Pernyataan tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah saat ini juga terus memperkuat pengembangan desa wisata sebagai bagian dari strategi peningkatan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan berbasis potensi wilayah.

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Masyhudi memastikan kementeriannya memiliki berbagai program yang dapat mendukung pemberdayaan desa, termasuk pengembangan desa wisata.

Ia mengatakan pihaknya akan menyampaikan hasil kunjungan tersebut kepada pimpinan kementerian untuk mengidentifikasi bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada Desa Cibiru Wetan.

"Insyaallah akan kami sampaikan kepada pimpinan apa yang bisa kita berikan untuk mendorong Cibiru Wetan menjadi lebih baik, lebih optimal, dan semakin mampu menyejahterakan masyarakat," ujar Masyhudi.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah desa terus menjaga semangat inovasi, kolaborasi, dan gotong royong dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Menurutnya, keberhasilan Desa Cibiru Wetan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Hasil kunjungan kerja spesifik ini akan menjadi salah satu bahan evaluasi Komisi V DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan desa serta sinkronisasi dukungan lintas kementerian bagi pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. (ssb)