Erna Sari Dorong Insentif Khusus bagi Desa Wisata Mandiri untuk Jaga Keberlanjutan

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bandung – Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi mendorong pemerintah memberikan insentif khusus bagi Desa Wisata Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai desa mandiri dan desa percontohan nasional. Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan pengembangan desa di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi dan kunjungan wisata.

Hal itu disampaikan Erna saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Desa Wisata Cibiru Wetan, Jumat (3/7/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk melihat secara langsung kesiapan Desa Wisata Cibiru Wetan dalam mengembangkan potensi wisata berbasis masyarakat.

Erna mengapresiasi berbagai capaian yang telah diraih Desa Cibiru Wetan. Menurutnya, status sebagai desa dengan tingkat kemajuan tertinggi dan desa percontohan nasional menjadi bukti keberhasilan pengelolaan desa berbasis masyarakat.

"Saya memberikan apresiasi luar biasa atas prestasi yang dicapai. Desa Cibiru Wetan merupakan desa dengan tingkat kemajuan tertinggi di Indonesia dan menjadi desa percontohan nasional bagi desa-desa lainnya," ujarnya.

Namun demikian, ia menilai keberhasilan tersebut juga menghadirkan tantangan baru. Meningkatnya aktivitas ekonomi dan jumlah wisatawan berdampak pada bertambahnya kebutuhan infrastruktur serta pengelolaan lingkungan, termasuk volume sampah yang selama ini masih ditangani secara mandiri oleh pemerintah desa.

"Desa mandiri dengan aktivitas ekonomi yang tinggi tentu tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalannya secara mandiri. Karena itu saya berharap pemerintah memberikan insentif khusus untuk menjaga keberlanjutan desa ini sebagai desa percontohan nasional," tegas legislator tersebut.

Menurut Erna, dukungan pemerintah perlu diarahkan pada penguatan infrastruktur kawasan wisata, peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan, hingga tambahan dukungan fiskal agar desa tetap mampu mempertahankan kualitas layanan dan pengembangannya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan desa merupakan bagian dari agenda nasional yang membutuhkan sinergi lintas kementerian, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu sektor.

"Untuk membangun desa tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian Pariwisata atau Kementerian Desa PDT saja. Perlu kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Keuangan agar desa-desa yang sudah mandiri tetap memperoleh dukungan, terutama melalui tambahan fiskal," jelasnya.

Erna berpandangan bahwa desa yang telah berstatus mandiri tetap membutuhkan pendampingan pemerintah agar mampu menghadapi tantangan baru yang muncul seiring meningkatnya aktivitas ekonomi.

"Jangan sampai desa yang sudah menjadi contoh nasional justru mengalami kendala karena keterbatasan dukungan. Perlu ada perhatian khusus atau fase pasca-mandiri agar keberhasilan yang sudah dicapai dapat terus dipertahankan," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Cibiru Wetan Hadian Supriatna berharap pemerintah dapat memberikan intervensi khusus berupa dukungan penguatan sumber daya manusia, percepatan digitalisasi desa, serta pembangunan infrastruktur yang belum dapat dipenuhi melalui kemampuan fiskal desa.

Ia juga berharap terbuka kesempatan bagi pengelola desa wisata untuk mempelajari tata kelola pariwisata dari negara lain guna meningkatkan daya saing desa wisata Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. (ssb)