Haryanto: 136 Perlintasan Sebidang Prioritas Harus Segera Ditangani

PARLEMENTARIA, Cirebon – Anggota Komisi V DPR RI Haryanto menegaskan pentingnya percepatan penanganan perlintasan sebidang di berbagai daerah, khususnya titik-titik yang telah masuk kategori prioritas nasional. Menurutnya, langkah tersebut perlu segera dilakukan guna mencegah terulangnya kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa.

Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI terkait perkeretaapian di Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamis (18/6/2026). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas sejumlah kecelakaan di perlintasan sebidang, termasuk insiden tragis yang terjadi di Bekasi beberapa waktu lalu.

“Beberapa waktu yang lalu kita ada kejadian kecelakaan tragis di Bekasi. Karena itu, kita berupaya mendorong pemerintah, baik PT KAI, Kementerian Perhubungan maupun Kementerian PU, untuk bisa menangani perlintasan sebidang, khususnya yang menjadi kewenangan nasional,” ujar Haryanto.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menjelaskan, penanganan perlintasan sebidang harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Menurutnya, tanpa penanganan yang memadai, perlintasan sebidang akan terus menjadi titik rawan yang membahayakan keselamatan masyarakat.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang dipaparkan dalam kunjungan tersebut, terdapat sekitar 136 perlintasan sebidang nasional yang masuk kategori mendesak untuk segera ditangani. Karena keterbatasan anggaran dan kompleksitas pekerjaan, pemerintah perlu menentukan skala prioritas agar pelaksanaannya lebih efektif.

“Tidak mungkin semuanya dikerjakan sekaligus. Tetapi yang urgent harus segera ditangani secara bertahap agar risiko kecelakaan dapat ditekan,” katanya.

Haryanto juga menyoroti pentingnya tindak lanjut atas arahan Presiden terkait penanganan perlintasan sebidang. Menurutnya, mandat yang telah disampaikan pemerintah pusat perlu segera diterjemahkan menjadi program konkret oleh kementerian dan lembaga terkait.

Ia mengingatkan agar isu keselamatan di perlintasan sebidang tidak hanya menjadi perhatian sesaat ketika terjadi kecelakaan besar. Komisi V DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal agar upaya penanganan berjalan konsisten dan tidak berhenti setelah perhatian publik mereda.

“Jangan sampai momen yang sekarang ini ramai diperbincangkan, tetapi setelah situasinya dianggap aman kemudian ditinggalkan. Ini harus terus kita dorong agar penanganan perlintasan sebidang berjalan berkelanjutan,” tegasnya.

Selain pembangunan infrastruktur, Haryanto menilai peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menekan angka kecelakaan. Sebab, di sejumlah lokasi masih ditemukan pengguna jalan yang mengabaikan aturan meskipun telah tersedia palang pintu dan fasilitas pengamanan lainnya.

Karena itu, ia berharap upaya pembenahan infrastruktur dapat berjalan beriringan dengan edukasi keselamatan kepada masyarakat. Dengan demikian, keamanan pengguna jalan maupun operasional kereta api dapat semakin terjamin.

“Tujuan akhirnya adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melintas, baik pada masa angkutan Lebaran, hari-hari besar lainnya, maupun dalam aktivitas sehari-hari,” pungkasnya (bit/we)