Timwas DPR Nilai Penyelenggaraan Haji 2026 Lebih Tertata dan Humanis

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Abdul Wachid, menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menunjukkan perbaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pelaksanaan haji yang untuk pertama kalinya dikelola penuh oleh Kementerian Haji dan Umrah disebut lebih tertata, terutama dalam penempatan jemaah, layanan hotel, hingga mobilisasi menuju Arafah.

“Untuk pelaksanaan haji tahun 2026 ini yang pertama kali dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah. Saya lihat lumayan bagus berhasil,” kata Abdul Wachid saat ditemui Parlementaria, di kawasan Jamarat, Mina, Makkah, Kamis (28/5/2026).

Menurutnya, penyederhanaan syarikah dari delapan menjadi dua perusahaan layanan membuat penataan jemaah lebih mudah. Selain itu, penggunaan kartu Nusuk dan tasreh membantu percepatan layanan sekaligus memudahkan jemaah mengetahui lokasi hotel dan kelompoknya masing-masing sejak tiba di Arab Saudi.

Ia mengatakan sistem baru tersebut membuat jemaah gelombang pertama yang tiba di Madinah tidak lagi mengalami persoalan perebutan hotel seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Jemaah bisa satu kelompok dengan keluarganya, dengan pendampingnya, bahkan satu kabupaten. Ini ibaratnya seperti kampung pindah ke Tanah Suci,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Abdul Wachid juga menyoroti peningkatan kualitas akomodasi jemaah reguler Indonesia. Untuk pertama kalinya, sekitar 5.000 jemaah reguler disebut menempati hotel berbintang lima di Madinah.

“Baru tahun ini jemaah haji reguler menempati hotel bintang lima. Selain itu banyak hotel yang dekat sekali dengan Masjid Nabawi,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Selain penginapan, kualitas konsumsi juga dinilai lebih baik karena menyesuaikan selera Indonesia. Menurutnya, makanan yang disediakan mencakup lauk khas Nusantara seperti ikan, telur, daging, hingga buah-buahan dengan cita rasa yang familiar bagi jemaah.

Perbaikan juga terlihat saat pergerakan jemaah menuju Arafah. Ia menyebut petugas berhasil mencegah penumpukan calon jemaah di titik keberangkatan bus sehingga proses mobilisasi berlangsung lebih tertib. “Jemaah tidak boleh turun sebelum bus datang. Jadi tidak ada penumpukan seperti tahun lalu,” tuturnya.

Meski demikian, Timwas DPR masih menemukan sejumlah catatan evaluasi, terutama saat perpindahan dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina. Beberapa bus disebut mengalami keterlambatan sehingga ada jemaah yang baru terangkut pada pagi hari.

“Ini nanti menjadi evaluasi untuk tahun yang akan datang,” ujar Abdul Wachid.

Ia menambahkan Timwas Hani DPR juga mendorong peningkatan kualitas tenda di Arafah dan Mina dari paket D menjadi paket C agar kenyamanan jemaah semakin baik. “Kita ingin jemaah tidak ditata sampai seperti ikan pindang,” katanya. (man/rdn)