//
Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki.|Foto: Jih/Karisma
PARLEMENTARIA, Medan — Persoalan Tuberkulosis (TB) dan HIV/AIDS masih menjadi tantangan serius di Kota Medan. Sebagai kota metropolitan sekaligus pusat rujukan kesehatan di Sumatera Utara, kepadatan dan dinamika penduduk Kota Medan memerlukan perhatian khusus dalam penanganan penyakit menular tersebut.
Menyikapi hal ini, Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Medan pada Kamis (21/05). Agenda ini digelar bersama Pemerintah Kota Medan, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan di Kantor Wali Kota Medan sebagai bagian dari program pengawasan dan percepatan eliminasi TB serta HIV/AIDS.
Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki menekankan pentingnya pelacakan kasus secara masif di kota sebesar Medan. “Tentunya menjadi salah satu PR kita bersama agar TB dan HIV ini dapat terus kita tracing,” ujar Ade Rezki saat membuka rapat.
“Kota Medan merupakan salah satu kota paling besar di luar Pulau Jawa dengan populasi yang padat, kurang lebih 2,5 juta jiwa dengan keberagaman suku dan heterogen,” lanjutnya.
Program eliminasi TB dan HIV/AIDS di Indonesia sendiri ditargetkan tuntas pada tahun 2030 melalui pendekatan 95-95-95. Ade Rezki menjelaskan bahwa strategi ini menyasar tiga tahapan krusial penanganan di masyarakat.
“Artinya adalah 95% masyarakat yang bisa melakukan screening, 95% masyarakat yang mengetahui dan ingin berobat dan 95% yang terus akan mengikuti terus bagaimana kesembuhannya sampai pada akhirnya virus ini benar-benar hampir hilang atau hilang sama sekali dalam tubuhnya,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Meski berbagai program penanggulangan telah berjalan, pemaparan dari para mitra kerja dalam rapat tersebut mengungkapkan sejumlah tantangan nyata di lapangan. Hambatan signifikan yang kerap dihadapi pasien antara lain adalah efek samping obat, pemahaman masyarakat yang masih terbatas, hingga stigma sosial yang kuat. Banyak pasien yang akhirnya merasa dikucilkan oleh lingkungan sekitar, meskipun secara medis kedua penyakit ini dapat dikendalikan dengan pengobatan yang tepat.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan kesadaran kolektif dari masyarakat dan pasien itu sendiri. Edukasi berkelanjutan, pengawasan ketat, serta jaminan dukungan obat gratis harus menjadi pilar utama untuk mencapai tujuan eliminasi penyakit menular ini.
Pemerintah sendiri telah menjamin seluruh biaya pengobatan bagi pasien TB secara gratis, begitu pula dengan terapi Antiretroviral (ARV) untuk pasien HIV/AIDS. Kedua jenis terapi ini telah terbukti efektif menekan jumlah virus dan bakteri dalam tubuh jika dijalankan secara konsisten oleh pasien.
Di akhir penjelasannya, Ade mengimbau para pasien untuk tidak putus obat demi efektivitas kesembuhan dan tercapainya masa remisi. “Kami memberikan himbauan agar tetap terus mengkonsumsi obat-obatan atau terapi obat yang sudah diresepkan oleh dokter agar nanti kiranya obat ini benar-benar dapat ampuh dalam melakukan remisi terhadap jumlah virus yang ada di tubuh para penderita itu sendiri,” tutupnya.
Melalui kolaborasi erat antara DPR, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, diharapkan komitmen nasional untuk mengeliminasi TB dan HIV/AIDS pada tahun 2030 dapat tercapai sepenuhnya. (jih/aha)
