//
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menilai kecelakaan kereta api di kawasan Bekasi Timur mencerminkan adanya tekanan sistemik pada jalur rel di wilayah perkotaan. Maka dari itu, tegasnya, langkah pembenahan menyeluruh, termasuk percepatan pemisahan jalur operasional kereta.
“Insiden kecelakaan kereta di sekitar Bekasi Timur menunjukkan bahwa jalur rel dengan kepadatan tinggi di wilayah perkotaan sedang menghadapi tekanan sistemik yang menuntut evaluasi lebih mendalam terhadap cara keselamatan dibangun, dimonitor, dan direspons dalam kondisi gangguan berantai,” kata Iwan Aras melalui rilis kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Seperti diketahui, tabrakan antara KRL dengan KA Argo Bromo ini berawal saat sebuah KRL lain tertemper taksi listrik yang mogok di perlintasan sekitar Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) malam. Lalu, ketika sedang menunggu proses evakuasi taksi, tiba-tiba KRL yang berhenti di jalur aktif di Stasiun Bekasi Timur ditabrak dari belakang oleh KA Argo Bromo.
Saking kencangnya tabrakan, lokomotif KA Argo Bromo sampai merangsek masuk ke gerbong paling belakang KRL yang berisi banyak penumpang. Kejadian ini mengakibatkan 14 orang meninggal dunia, dan 84 lainnya mengalami luka-luka.
Memahami peristiwa tersebut, Iwan Aras pun menyampaikan duka cita mendalam atas kejadian tersebut. “Tentunya ini menjadi sebuah keprihatinan bersama bagi kita semua. Dan harus ada pembelajaran untuk memastikan keamanan transportasi kereta, khususnya dalam hal keselamatan penumpang,” tuturnya.
Apalagi, menurut Iwan, peristiwa tabrakan tersebut semakin menegaskan bahwa keselamatan perkeretaapian tidak cukup hanya bergantung pada disiplin operasi harian. “Tetapi harus dibaca sebagai hasil dari kemampuan sistem mendeteksi, mengisolasi, dan memutus risiko ketika gangguan awal terjadi. Perlintasan sebidang memang harus dibenahi, dari PT KAI harus melakukan pembenahan karena persoalan seperti ini masih sering terjadi” ungkapnya.
Oleh karena itu, Iwan menyambut baik komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan anggaran sekitar Rp4 Triliun untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa guna meningkatkan keselamatan transportasi publik.
“Langkah yang diambil Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi sebuah terobosan. Karena untuk perlintasan di lokasi padat ramai, memang diperlukan pembangunan flyover atau jalan layang. Bisa juga dengan underpass,” papar Iwan Aras.
Selain itu, tekannya, penghapusan perlintasan sebidang di koridor padat harus dipercepat lantaran dengan frekuensi kereta yang tinggi, waktu penutupan perlintasan akan semakin panjang dan berpotensi menimbulkan antrean kendaraan. “Dalam kondisi disiplin pengguna jalan yang masih rendah, risiko pelanggaran dan kecelakaan akan terus meningkat. Oleh karena itu, pembangunan perlintasan tidak sebidang seperti underpass dan overpass perlu menjadi prioritas berbasis risiko,” ucapnya.
Sebagai pimpinan komisi bidang transportasi dan infrastruktur DPR tersebut, dirinya mendorong dipercepatnya program pemisahan jalur operasional kereta. Baginya, KRL dan kereta antarkota memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental.
“Pemisahan jalur operasional kereta harus menjadi prioritas. Penyelesaian proyek Double-Double Track Jakarta–Cikarang tidak hanya penting untuk meningkatkan kapasitas, tetapi juga keselamatan,” jelasnya.
Dalam jangka menengah, kata Iwan, konsep ini perlu diperluas seiring dengan pengembangan layanan KRL ke wilayah yang lebih jauh. Selama pemisahan belum sepenuhnya terwujud, ia mengatakan pengaturan kecepatan dan jarak antar kereta harus memberikan margin keselamatan yang memadai.
“Konsekuensi kapasitas rel akan berkurang dan jadwal perjalanan kereta api perlu direvisi,” tandas Iwan Aras. (hal/um)
