Komisi V Terima Aspirasi Infrastruktur dari DPRD Sanggau

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menerima aspirasi dari Komisi III DPRD Kabupaten Sanggau terkait berbagai persoalan infrastruktur daerah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Selasa (21/4/2026). 

Dalam pertemuan yang digelar di ruang rapat pimpinan Komisi V DPR RI tersebut, Lasarus menyampaikan bahwa DPRD Sanggau membawa sejumlah usulan penting, terutama terkait kondisi infrastruktur yang masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat.

“Teman-teman dari DPRD Sanggau datang membawa segudang persoalan infrastruktur dengan kondisi APBD yang mengalami pemotongan cukup besar, sehingga kemampuan daerah untuk membangun menjadi melemah,” ujar Lasarus.

Ia menjelaskan, Kabupaten Sanggau merupakan salah satu wilayah terluas di Kalimantan Barat dengan tingkat perkembangan yang cukup baik. Namun, luas wilayah tersebut juga berbanding lurus dengan tantangan pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, tingkat kemantapan jalan di Sanggau saat ini baru berada di kisaran 34–35 persen. Artinya, masih lebih dari 60 persen kondisi jalan belum memadai. “Belum lagi infrastruktur dasar seperti air minum dan dukungan terhadap ketahanan pangan yang masih sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Lasarus menekankan bahwa dengan adanya efisiensi dan pengurangan anggaran infrastruktur di daerah, pemerintah pusat perlu mengambil peran lebih besar agar pembangunan tetap berjalan dan tidak berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan.

“Jangan sampai kebijakan efisiensi ini justru meningkatkan angka kemiskinan di daerah. Dukungan pusat harus diperkuat agar perekonomian masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sanggau menyampaikan apresiasi atas sambutan Komisi V DPR RI. Ia menegaskan bahwa prioritas utama daerah saat ini adalah pembangunan jalan, jembatan, serta penyediaan sumber air bersih.

“Kami memohon kepada pemerintah pusat untuk dapat membantu daerah, terutama di tengah kondisi efisiensi dan pemotongan anggaran,” ujarnya.

RDPU ini menjadi bagian dari upaya penyerapan aspirasi daerah guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang merata, khususnya di wilayah Kalimantan Barat. (bit/aha)