BAM DPR RI Serap Keluhan terkait Pelayanan BPJS dalam Festival Aspirasi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Tegal – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Festival Aspirasi, guna menampung berbagai pengalaman dan keluhan publik terkait kualitas pelayanan BPJS. Melalui kegiatan ini, BAM DPR RI membuka ruang dialog langsung bersama masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menghimpun masukan sebagai bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas layanan jaminan kesehatan nasional. 


Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan menyoroti gelombang kritik yang muncul terkait penonaktifan puluhan juta peserta PBI. Minimnya sosialisasi itu, ia nilai menjadi salah satu penyebab kebingungan di masyarakat

“Tadi ada beragam masukan, masukannya adalah ada kekagetan, tiba-tiba ada 45 juta peserta PBI diputus. Tentu yang kita temukan di masyarakat semuanya mereka pada kaget, pada kecewa, paling tidak tidak ada semacam pemberitahuan, sosialisasi, bahkan simulasi, baru pelaksanaan,” ucapnya saat melakukan Kunjungan Kerja BAM DPR RI ke Rumah Aspirasi Harris Turino di kabupaten Tegal, Jawa Tengah (10/04/2026).

Lebih lanjut, Ahmad Heryawan yang kerap disapa Aher menekankan bahwa kebijakan tersebut harus benar-benar mengacu pada data desil kesejahteraan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. “kalau mereka ternyata desilnya yang masih bisa masuk PBI, nanti diatur kembali. Kalau ternyata desilnya, desil yang dianggap mampu, maka tetap akan diputus dan kemudian bayar sendiri, yaitu menjadi peserta mandiri. Insyaallah itu tidak memberatkan” ujarnya
 

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah orang yang terdiri kepala BPJS Kabupaten Tegal dan Kota Tegal, kepala dinas sosial, kepala dinas kesehatan, direktur rumah sakit swasta maupun RSUD, serta Perwakilan Masyarakat. 

Dalam sesi dialog, sejumlah peserta menyampaikan berbagai aspirasi terkait permasalahan yang cukup kompleks, termasuk dalam hal proses administrasi yang rumit, keterbatasan tenaga medis, serta ketimpangan kualitas layanan fasilitas kesehatan yang dinilai berdampak pada kelancaran operasional layanan BPJS.

Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan para pemangku kepentingan, sekaligus sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, agar masyarakat dapat merasakan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, dan tidak lagi menghadapi kendala yang sama saat mengakses layanan kesehatan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh aspirasi yang diterima dapat menjadi langkah strategis yang menjembatani komunikasi antar masyarakat dengan para pemangku kepentingan, sekaligus menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. 


"BAM tentu akan menindaklanjuti temuan-temuan tadi bersama dengan Komisi IX dan saya yakin ini masalahnya masalah publik, sehingga banyak yang berkepentingan. Ya insyaallah dalam hari-hari ke depan, sudah ada langkah-langkah perbaikan. Di antaranya yang Rp45 juta itu kan sedang ada verifikasi, mana yang layak PBI, mana yang mandiri. Itu sudah langkah yang bagus saya kira. tutupnya. (krs/rdn)