Komisi X Temukan Ketidaksinkronan Data BPS dan Pemda dalam Pemulihan Bencana Sumut

PARLEMENTARIA, Medan – Sinkronisasi data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinas di daerah terkait dampak bencana banjir Sumatra menjadi sorotan dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI. Anggota Komisi X DPR, Sofyan Tan, menegaskan pentingnya pencocokan data agar penyaluran bantuan tidak keliru dan benar-benar tepat sasaran. 

Dalam pertemuan tersebut, Sofyan Tan menjelaskan bahwa kunjungan kerja dilakukan untuk menerima masukan langsung dari berbagai pihak terkait dampak bencana alam yang sangat dahsyat di wilayah Sumatra Utara. Ia menekankan perlunya memastikan kesesuaian data antara BPS dan laporan dari dinas terkait di daerah.

“Tentunya kami ingin mengetahui antara data yang disampaikan oleh BPS dengan kepala dinas yang berada di sini itu sama enggak, sinkron enggak. Karena hari ini Presiden menetapkan satu data bencana dari BPS,” ujar Sofyan Tan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi X di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Utara, Selasa (24/02/2026).

Anggota Badan Anggaran DPR RI itu juga mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan antara data yang diterima dari BPS dan paparan yang disampaikan di daerah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam proses distribusi bantuan jika tidak segera diklarifikasi.

“Sedangkan dari yang disampaikan itu tidak sinkron dengan yang kita terima di BPS tersebut. Nah karena itu kita ingin mendapatkan kepastian mana yang benar sehingga mereka melakukan koordinasi. Kalau koordinasi yang salah itu akan menyebabkan bantuan itu salah, tidak tepat sasaran,” lanjutnya.

Menurutnya, kesalahan dalam pendataan bisa berujung pada pemborosan anggaran maupun temuan administratif apabila jumlah bantuan tidak sesuai dengan kondisi riil korban terdampak.

“Kalau jumlahnya lebih banyak ternyata yang terdampak itu lebih sedikit kan itu mubazir. Jadi bisa temuan terhadap itu, karena itu pertemuan pada hari ini adalah pertemuan yang sangat penting untuk mencocokkan data baik daripada BPS maupun data yang disampaikan oleh mitra-mitra kita,” ucapnya.

Selain persoalan data, dirinya juga menyoroti belum optimalnya pemulihan infrastruktur pascabencana. Ia menilai penanganan sejauh ini masih didominasi bantuan logistik, sementara pemulihan menyeluruh, termasuk aspek nonfisik, belum mendapatkan perhatian memadai.

“Ya, kita belum melihat bahwa pemulihan yang menyangkut infrastruktur itu berjalan dengan baik. Itu hanya bantuan-bantuan logistik dan sebagainya. Tetapi yang menyangkut tentang visi kan ini baru mulai dengan anggaran yang dana revitalisasi. Dan termasuk juga bahwa kita itu selalu melihat bahwa persoalan visi saja, kita tidak melihat yang non-visi,” ungkap Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya penanganan trauma psikologis bagi para korban, terutama siswa, guru, dan orang tua yang terdampak banjir.

“Masalah persoalan yang menyangkut psikologisnya itu trauma dan sebagainya, itu kan tidak terlalu diperhatiin. Nah karena itu, ini juga menjadi catatan yang ingin kita kumpulkan berapa yang terdampak tentang itu bagaimana solusi pengiriman berbagai alih yang di bidang untuk bisa menyehatkan kembali jiwa yang trauma terhadap banjir tersebut. Baik terhadap siswa maupun terhadap guru dan mungkin orang tua dan sebagainya,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Sebagai langkah lanjutan, Komisi X DPR berencana membentuk panitia kerja (panja) untuk memperkuat pengawasan terhadap penanganan dampak banjir di Sumatra Utara, termasuk melakukan verifikasi data dan kunjungan lapangan.

“Kita akan mendalami apa yang disampaikan dan tentu pengawasan itu tidak hanya berupa angka. Dan kita merencanakan untuk melakukan satu, membentuk satu panja. Panja yang menyangkut tentang pengawasan terhadap bencana banjir yang terdampak tersebut. Dan tentu akan diikuti dengan menverifikasi berbagai data yang ada dan melakukan kunjungan di tempat tersebut,” pungkasnya. •sr/rdn