//
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menerima laporan dari Kelompok Tani Padang Halaban, Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Foto : Runi/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menerima laporan dari Kelompok Tani Padang Halaban, Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, terkait dugaan penggusuran lahan seluas 83 hektare yang telah ditempati secara turun-temurun. Penggusuran tersebut disebut berdampak pada lebih dari 300 kepala keluarga. Komisi XIII menegaskan kasus ini menjadi perhatian serius dan masuk skala prioritas penanganan.
“Kelompok Tani Padang Halaban dari Labuhanbatu Utara melaporkan terjadi penggusuran 83 hektare, korbannya lebih dari 300 KK. Ini ingin kami selesaikan karena sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM, bahkan Wakil Menteri HAM Desember lalu sempat ke sana,” ujar Willy kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Politisi Fraksi Partai NasDem itu menyebut kasus tersebut memiliki dimensi panjang dan kompleks. Sejumlah kajian bahkan menyinggung dugaan pelanggaran berat, namun Komisi XIII memilih fokus pada upaya pengembalian hak masyarakat atas lahan yang disengketakan.
“Beberapa kajian panjang, bahkan ada yang mensinyalir genosida. Tapi kami ingin fokus dulu bagaimana hak petani atas 83 hektare itu bisa dikembalikan. Ini tidak seberapa dibanding konsesi perusahaan yang hampir 17 ribu hektare,” tegasnya.
Menurutnya, Komisi XIII akan mengundang berbagai pihak untuk mendudukkan persoalan secara profesional. Pihak yang akan dipanggil antara lain Komnas HAM, Menteri HAM, pemerintah daerah, hingga perusahaan pemegang konsesi.
“Kami ingin cek rekomendasi Komnas HAM yang sudah dua kali dikeluarkan, kenapa belum dijalankan. Kami juga akan panggil Pemda, di mana letak tanggung jawabnya. Ini terjadi pembiaran, bahkan bisa disebut kedzoliman,” kata Willy.
Ia menambahkan, laporan mengenai penggusuran dan pengusiran ratusan kepala keluarga merupakan bentuk pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan. Karena itu, selain pemerintah daerah, pihak perusahaan juga akan dimintai keterangan.
“Kita lihat 300 KK tergusur, bahkan diusir. Ini pelanggaran. Perusahaan juga akan kita panggil. Ini menjadi prioritas Komisi XIII karena kita berjuang untuk hak-hak masyarakat, khususnya hak petani Padang Halaban,” pungkasnya. •gal/aha
