Yogyakarta Rawan Tekanan Konsumsi, Komisi IV Harap BUMN Pangan Perkuat Distribusi

PARLEMENTARIA, Kulon Progo – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto berharap BUMN pangan menjaga kelancaran rantai distribusi demi melindungi pasokan serta harga bahan pokok di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Hal ini, ungkapnya, semakin urgen lantaran karakteristik DIY sebagai daerah tujuan pendidikan dan pariwisata kerap mengalami lonjakan konsumsi pada periode tertentu, sementara tekanan harga pangan meningkat di tingkat nasional.

Sorotan ini disampaikannya saat membuka agenda Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di Gudang Bulog Trihajo, Wates, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta, Kamis (12/2/2026). Baginya, pemantauan langsung kondisi lapangan perlu menjadi agenda rutin demi memastikan kesiapan stok pangan strategis, sistem distribusi, serta strategi stabilisasi harga yang dilakukan lembaga pangan pemerintah dan BUMN.

“Stabilitas pasokan dan harga pangan merupakan isu yang sangat sensitif, baik secara ekonomi maupun sosial. Setiap menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, kita selalu dihadapkan pada tantangan klasik berupa peningkatan permintaan, fluktuasi harga, serta potensi gangguan distribusi pangan,” ujar Panggah. 

Sebagai informasi, data terbaru menunjukkan bahwa inflasi pangan di Indonesia masih menjadi perhatian. Pada Januari 2026, biaya makanan di Indonesia meningkat 1,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mencerminkan adanya tekanan harga pada komoditas pokok yang volatil seperti beras dan daging. Inflasi keseluruhan pun tercatat 3,55 persen pada periode yang sama, berada di dalam batas target Bank Indonesia namun tetap menunjukkan peran signifikan pangan terhadap tekanan harga konsumen. 

Kondisi ini pun diperparah oleh tren kenaikan harga beras di pasar domestik sepanjang 2025. Meski produksi padi meningkat secara nasional, harga beras konsumen terus naik di sejumlah wilayah dan menjadi salah satu pendorong inflasi pangan. 

Tren tersebut disebabkan oleh faktor biaya produksi dan dinamika pasar di tingkat penggilingan yang berdampak pada harga di tingkat konsumen. Panggah juga menyoroti karakteristik DIY yang memiliki beban permintaan lebih tinggi dibandingkan banyak wilayah lain karena mobilitas penduduk non-tetap seperti mahasiswa dan wisatawan. 

Dalam konteks tekanan permintaan ini, pengawasan distribusi dan kesiapan BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID FOOD menjadi faktor kunci. Berangkat dari kondisi ini, jelasnya, Komisi IV DPR RI meminta lembaga pangan nasional memperkuat cadangan pangan, mempercepat distribusi, serta menjalankan intervensi harga bila diperlukan untuk meredam lonjakan harga di pasar. 

“Pengelolaan pangan menjelang HBKN tidak boleh bersifat reaktif, melainkan harus terencana, terukur, dan terkoordinasi secara kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta BUMN pangan,” imbuhnya.

Terakhir, dirinya berharap diskusi strategis antara pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lainnya dapat menghasilkan langkah konkret untuk memastikan pasokan dan harga pangan di DIY tetap stabil sepanjang periode permintaan tinggi menjelang HBKN. Sementara itu, Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Ekonomi dan Pembangunan Noviar Rohmad menyampaikan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan menjelang Ramadan. 

Ia menyebut kunjungan Komisi IV DPR RI menjadi bentuk dukungan nyata bagi penguatan sinergi pusat dan daerah dalam sektor ketahanan pangan. “Menjelang bulan suci Ramadan, isu ketersediaan dan stabilitas pangan strategis menjadi perhatian utama kami. Pemerintah Daerah DIY telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk memastikan pengamanan pasokan, kecukupan stok, serta stabilitas harga pangan pokok,” ujar Noviar.

Pemda DIY, lanjutnya, melakukan koordinasi intensif dengan Bulog, instansi vertikal, serta pemerintah kabupaten/kota untuk pemantauan stok dan distribusi harian. Langkah lain, paparnya, meliputi penguatan cadangan pangan daerah, pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pangan murah, serta pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Ia mengakui tantangan ke depan mencakup fluktuasi produksi, distribusi, dan dinamika harga. Sebab itu, mewakili Pemda DIY, ia mengharapkan dukungan kebijakan dan anggaran dari DPR RI untuk memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan di daerah. 

“Sinergi ini kami lakukan agar masyarakat DIY dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap kelangkaan maupun lonjakan harga bahan pokok,” pungkasnya. •um/aha