Komisi X Dorong Dukungan Fiskal dan Penguatan Pengawsasan Cagar Budaya

PARLEMENTARIA, Jambi — Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan pentingnya penguatan pengawasan dan dukungan anggaran dalam pelestarian kawasan cagar budaya saat kunjungan kerja di Kompleks Candi Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Rabu (11/2/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pengelolaan dan pelestarian warisan budaya nasional.

Dalam keterangannya, Hetifah menyampaikan bahwa Komisi X DPR mengunjungi kawasan Candi Muaro Jambi yang dinilai memiliki nilai sejarah dan peradaban yang sangat tinggi. “Iya, jadi kami, Komisi X, khususnya ini terkait dengan fungsi pengawasan kami, mengunjungi kawasan Candi Muara Jambi, yang ternyata merupakan satu kawasan yang sangat luar biasa,” ujar Hetifah.

Ia menjelaskan bahwa kawasan tersebut merupakan cagar budaya yang dilestarikan secara serius oleh berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, sinergi antara Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah (BPKW) V, Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Kota (Pemkot), akademisi, masyarakat, komunitas, hingga tokoh adat menjadi contoh praktik kolaborasi yang baik.

“Kawasan cagar budaya yang memang dilestarikan secara serius dan sungguh-sungguh, dan kami ingin apa yang sudah dilakukan oleh para pemangku kepentingan di wilayah ini, baik Balai Persetarian Kebudayaan, kemudian Pemerintah Provinsi, Pmerintah Kota, akademisi, dan juga masyarakat dan komunitas, termasuk tokoh-tokoh adat, itu menjadi pembelajaran yang baik,” katanya.

Lebih lanjut, Hetifah menekankan bahwa proses partisipasi masyarakat dan kolaborasi dengan pihak swasta juga telah berjalan dengan baik. Kawasan tersebut telah melalui proses ekskavasi dalam waktu lama, direkonstruksi, dan kini menjadi destinasi pariwisata berskala internasional yang dikelola dengan baik.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan situs cagar budaya tersebut. Tantangan utama, kata dia, berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan.

“Iya, jadi secara bertahap, mungkin tadi juga dikemukakan ya, pertama mungkin tantangannya terkait dengan sumber daya manusia, kita membutuhkan tenaga-tenaga ahli cagar budaya, tapi kita juga bukan hanya SDM yang dihadapi sebagai masalah, terkait juga dengan pendanaan atau pembiayaan, yang mungkin saat ini juga tidak semua pemerintah kota memiliki kemampuan fiskal, dan juga provinsi yang cukup untuk ikut mendanai proses penestarian, maupun juga pemanfaatan dari cagar budaya yang sebetulnya sangat luar biasa,” ujarnya.

Hetifah juga menyoroti nilai historis Muaro Jambi sebagai pusat pendidikan sejak abad ke-6 yang bertahan selama beberapa abad. Ia menilai kawasan tersebut merupakan investasi penting bagi pembangunan peradaban generasi mendatang apabila dikelola dan dilestarikan secara optimal.

Terkait dukungan anggaran, Komisi X akan mendorong komitmen yang lebih kuat dari seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat. Ia menyebut pemanfaatan Dana Abadi Kebudayaan perlu diarahkan lebih besar untuk pelestarian cagar budaya.

“Tentu saja ini akan menjadi catatan yang sangat berharga, kita akan dorong semua pihak untuk lebih berkomitmen, termasuk juga dari pemerintah pusat sendiri, karena kita juga memiliki dana abadi kebudayaan, dan kami ingin dari hasil investasi dana abadi kebudayaan itu, setidak-tidaknya 35% digunakan khusus untuk cagar budaya,” tegasnya.

Melalui kunjungan tersebut, Komisi X berharap pelestarian Candi Muara Jambi dapat menjadi model nasional dalam pengelolaan cagar budaya berbasis kolaborasi, partisipasi, dan dukungan anggaran berkelanjutan. •srw/aha