Komisi V Dorong Penataan Infrastruktur dan Transportasi Bali yang Komprehensif

PARLEMENTARIA, Denpasar — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti kompleksitas persoalan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Bali yang dinilainya masih memerlukan penataan secara lebih komprehensif dan terintegrasi. Ia menilai keterbatasan infrastruktur jalan yang berdampak pada kemacetan, terutama di wilayah dengan mobilitas tinggi. Kondisi Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional, menurutnya belum didukung sistem transportasi massal yang memadai.

“Ini masalahnya masih kompleks ya. Persoalan di Bali ini masih kompleks. Mulai dari keterbatasan jalan, macet, kemudian moda transportasi yang terbatas, kereta belum ada, LRT, MRT belum ada,” tegas Lasarus usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Denpasar, Bali, Kamis (12/2/2026).

Lebih lanjut politisi fraksi PDI-Perjuangan itu menilai dengan jumlah penduduk dan wisatawan yang tinggi di wilayah yang relatif sempit, Bali seharusnya memiliki sistem transportasi yang tertata secara komprehensif dan terintegrasi. Tanpa perencanaan menyeluruh, tekanan terhadap infrastruktur akan semakin berat dan berpotensi mengganggu kenyamanan serta daya saing pariwisata Bali.

“Untuk tempat sebegini ramai, manusia sebegini banyak, di Pulau Bali yang sempit ini, harusnya penataan transportasinya harus kita tata lebih komprehensif. Jadi persoalan masih sangat banyak sekali,” tambah Lasarus.

Di samping transportasi, ia juga menyoroti persoalan layanan dasar, khususnya akses masyarakat terhadap air bersih. Lasarus mengungkapkan bahwa cakupan layanan air bersih di Bali baru mencapai sekitar 52 persen, sementara sisanya masih belum terlayani secara optimal. “Air bersih di Bali juga masih 50 persen, 52 persen baru terlayani. Masih ada 40 sekian persen yang belum terlayani,” ujarnya.

Di sektor kepelabuhan, Lasarus mendorong  Pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan pembenahan dan pengembangan sejumlah pelabuhan. Ia menjelaskan bahwa distribusi arus barang dan penumpang perlu diatur lebih baik agar tidak menumpuk di satu titik yang berpotensi menimbulkan kemacetan di ruas-ruas utama. “Supaya arus barang dan arus orang yang turun dari pelabuhan tidak menuju di satu titik, jika tidak akan menimbulkan kemacetan di ruas-ruas, contohnya,” ungkapnya.

Menindaklanjuti berbagai temuan tersebut, Komisi V akan membawa seluruh persoalan itu ke dalam pembahasan internal komisi dan mengagendakan rapat gabungan bersama Gubernur Bali serta mitra kerja Komisi V, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan. Lasarus menegaskan bahwa percepatan kebutuhan infrastruktur dasar Bali harus menjadi perhatian bersama, mengingat posisi strategis Bali sebagai etalase Indonesia di mata dunia.

“Semua ini akan kita kolaborasikan. Nanti kita bawa ke Komisi, kami akan agendakan rapat gabungan dengan Gubernur Bali dan mitra kerja Komisi V untuk mengurai bagaimana mempercepat kebutuhan mendasar infrastruktur Bali ini. Karena wajah Bali adalah wajah Indonesia,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali sangat membutuhkan dukungan Komisi V DPR RI dalam penguatan sektor infrastruktur. Ia menegaskan bahwa infrastruktur yang memadai menjadi faktor krusial untuk menunjang aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Bali. 

“Karena infrastruktur yang ada sekarang itu jauh dari memadai kebutuhan layanan untuk warga domestik maupun juga terutama sekali wisatawan, baik mancanegara maupun usahawan domestik,” ujar Koster.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah memaparkan sejumlah kebutuhan strategis, mulai dari infrastruktur darat, konektivitas antar kabupaten, hingga dukungan transportasi dan angkutan logistik laut. “Tadi kami sudah menyampaikan baik infrastruktur darat, konektivitas antar kabupaten maupun juga infrastruktur untuk mendukung transportasi angkutan logistik laut juga sudah mendapat dukungan penuh dari pimpinan dan anggota Komisi V yang hadir,” imbuhnya. •tra/aha