Sinergi Perhutani dan Kementerian Diperlukan Guna Jaga Kelestarian Hutan Nasional

PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman Hamzah menegaskan pentingnya sinergi antara Perum Perhutani dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam menjaga kelestarian hutan nasional.

Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat (30/01/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV mendengarkan paparan Perhutani sebagai BUMN yang mengelola kawasan hutan negara, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam pelestarian lingkungan. Sulaeman mengatakan, kerja sama yang baik antara Perhutani dan kementerian terkait harus terus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, terutama dalam fungsi pengawasan dan pengelolaan sosial kehutanan.

Legislator Dapil Papua Selatan ini juga mengingatkan pengalaman buruk pengelolaan hutan di beberapa wilayah Sumatra, seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, agar tidak terulang di daerah lain.

“Saat ini sekitar 2,5 juta hektare hutan dikelola oleh Perhutani. Kami berharap separuhnya dikelola langsung oleh Perhutani, sementara sebagian lainnya melalui kebijakan khusus. Yang terpenting, hutan yang tersisa, khususnya di Pulau Jawa, jangan sampai disalahgunakan,” ujar Sulaeman kepada Parlementaria

Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan hutan secara lestari sesuai peruntukannya, serta mengingatkan Perhutani untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan. Praktik ilegal seperti illegal logging dan usaha tanpa izin di kawasan hutan, menurutnya, harus diberantas karena berpotensi merusak ekosistem dan habitat satwa.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga menyoroti perlunya kolaborasi yang solid antara Perhutani, kementerian, serta dinas kehutanan dan lingkungan hidup di daerah. Ia menilai lemahnya pengawasan di tingkat daerah dapat membuka celah terjadinya penyimpangan kewenangan. Karena itu, seluruh pihak diminta menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara simultan dan sejalan.

“Jika semua pihak menjalankan perannya dengan benar, kita berharap hutan tetap lestari, satwa terpelihara, dan manfaat hutan bagi masyarakat dapat berkelanjutan,” pungkasnya. •aas/rdn