Perkuat Pengawasan dan Sinergi dengan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan di Jatim

PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi IV DPR RI Sonny Tri Danaparamita menegaskan pentingnya penguatan pengawasan serta sinergi antara Perhutani dan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya usai Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI di Kantor Perhutani Divisi Regional Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (30/01/2026).

Sonny menyampaikan bahwa kepentingan ekologis harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan pengelolaan hutan. Menurutnya, pihak-pihak yang melanggar aturan, baik dari internal Perhutani maupun masyarakat sekitar hutan, perlu diberikan edukasi. Ia juga mendorong agar koordinasi dengan para penerima manfaat dilakukan secara intensif, termasuk percepatan penyelesaian izin perhutanan sosial yang masih tertunda dan berpotensi menimbulkan wilayah abu-abu.

Selain itu, Politisi Fraksi Partai PDI-Perjuangan ini menyoroti pengelolaan unit usaha Perhutani, Palawi, yang dinilai masih menghadapi kendala dalam kerja sama dengan pemerintah daerah. Ia menyebut adanya keluhan dari sejumlah kepala daerah terkait investasi yang telah dilakukan, namun belum sebanding dengan manfaat yang diperoleh, termasuk ketidaksinkronan data pendapatan dari sektor pariwisata.

“Hal-hal ini perlu segera dibenahi agar lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Meski demikian, Sonny tetap mengapresiasi kinerja Perhutani Provinsi Jawa Timur. Ia menegaskan bahwa apresiasi tersebut harus diiringi dengan perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam pelibatan masyarakat sekitar hutan.

Ia pun berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara Perhutani dan masyarakat di daerah pemilihannya guna mewujudkan pembangunan dan pemanfaatan hutan yang lestari secara bersama-sama. Lebih lanjut, Sonny menilai potensi ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan masih sangat besar, salah satunya melalui pemanfaatan tenaga kerja lokal seperti penyadap getah.

Menurutnya, jika ditekuni dengan sungguh-sungguh, penghasilan dari sektor tersebut dapat bersaing bahkan melampaui profesi lain. Namun ia juga menekankan pentingnya edukasi terkait pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan, terutama di wilayah dengan tingkat kelerengan tinggi.

Legislator Dapil Jawa Timur III ini menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus berjalan beriringan. “Mensejahterakan masyarakat dan menjaga lingkungan merupakan kewajiban Perhutani yang harus dilaksanakan secara paralel. Tidak saatnya lagi kedua kepentingan itu saling berhadapan, tetapi harus duduk bersama mencari solusi,” tutupnya. •aas/rdn