Komisi I Soroti Status Lahan dan Kebutuhan Alutsista Korem Antasari

PARLEMENTARIA, Banjarmasin – Anggota Komisi I DPR RI menyoroti sejumlah persoalan strategis terkait lahan, penanganan bencana banjir, serta keterbatasan sarana dan prasarana di Komando Resor Militer (Korem) 101/Antasari. Hal tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Korem 101/Antasari, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (28/1/2026).

Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, mengungkapkan bahwa persoalan lahan masih menjadi masalah utama di hampir seluruh wilayah yang dikunjungi Komisi I DPR. Ia menyoroti rencana pembangunan Kodam Kalimantan Selatan yang disebutkan memerlukan lahan sekitar 10 hektare.

“Yang perlu kami pastikan adalah status lahan tersebut, apakah pinjam pakai atau hibah permanen, serta apakah sudah disinkronkan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Banyak kasus hibah lahan yang di kemudian hari menimbulkan sengketa dan berdampak pada pembengkakan biaya,” ujar Sarifah.

Selain persoalan lahan, Sarifah juga menyoroti kondisi wilayah Korem 101/Antasari yang disebutnya hampir 90 persen terdampak banjir. Menurutnya, keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, seperti perahu karet yang masih harus meminjam dari pemerintah daerah, perlu mendapat perhatian serius.

“TNI selalu menjadi garda terdepan saat terjadi bencana. Karena itu kami ingin mengetahui, sejauh mana kesiapan alat yang dimiliki Korem. Jika memang masih kekurangan, Komisi I DPR siap memperjuangkan pemenuhan kebutuhan tersebut,” tegasnya.

Sarifah juga menanyakan kondisi peralatan dan persenjataan yang digunakan satuan di bawah Korem 101/Antasari. Ia menekankan pentingnya pembaruan alutsista, mengingat di beberapa daerah masih ditemukan senjata dengan usia yang sangat lama.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan paparan yang disampaikan Komandan Korem 101/Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus. Dalam kesempatan tersebut, Amelia mendorong penguatan pembinaan teritorial yang lebih adaptif terhadap ancaman non-militer.

“Kami mendorong reorientasi pembinaan teritorial berbasis ancaman non-tradisional, seperti bencana alam, konflik agraria, dan kerawanan sosial. Penguatan peran Babinsa sebagai deteksi dini stabilitas wilayah dan jembatan komunikasi negara dengan masyarakat menjadi sangat penting,” ujar Amelia.

Ia juga mempertanyakan peran pembinaan teritorial Korem 101/Antasari dalam mencegah konflik sosial berbasis lahan, lingkungan, dan sumber daya alam, seiring dengan upaya pemerintah dalam penataan ulang kawasan hutan dan lahan. Selain itu, Amelia menyinggung kesiapan Korem dalam menghadapi ancaman perang non-kinetik serta penyesuaian strategi pertahanan darat dengan karakter geografis Kalimantan Selatan yang didominasi sungai, rawa, dan wilayah pesisir.

Dalam penutupnya, Amelia menegaskan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk menyerap langsung kebutuhan riil Korem 101/Antasari. Masukan tersebut, kata dia, akan dibawa dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf TNI.

“TNI sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan negara harus dibekali alutsista yang modern. Masih banyak kekurangan yang kami temukan, termasuk persenjataan yang tertinggal. Ini akan kami perjuangkan agar sarana dan prasarana yang dibutuhkan dapat dipenuhi,” pungkasnya. •qq/aha