//
Anggota Komisi X DPR RI Karmila Sari saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (29/1/2026), dalam rangka mengawal persiapan.
PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi X DPR RI Karmila Sari menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 sebagai instrumen strategis dalam membaca kondisi riil perekonomian nasional. Sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan pemerintah, termasuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Politisi Partai Golkar itu menilai sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali merupakan momentum penting yang tidak hanya merekam perkembangan ekonomi nasional sejak 2016, tetapi juga menjadi indikator awal arah kebijakan pemerintahan Presiden baru.
“Karena ini dilakukan per 10 tahun, maka sensus ekonomi menjadi momen yang sangat ditunggu. Data yang dihasilkan diharapkan benar-benar menggambarkan kondisi riil ekonomi, sekaligus dapat menjadi indikator perubahan dalam satu tahun terakhir pemerintahan Presiden baru,” ujar Karmila saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (29/1/2026), dalam rangka mengawal persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia menekankan, kualitas data hasil sensus sangat menentukan efektivitas perencanaan pembangunan nasional. Menurutnya, ketepatan data menjadi kunci agar anggaran negara yang telah dialokasikan tidak terbuang percuma.
“Supaya efisien dana APBN yang sudah dikerahkan, maka standar pertanyaan dan pendataan harus disesuaikan dengan realitas yang ingin dilihat dari program pemerintah saat ini,” tegas Legislator Daerah Pemilihan Riau I tersebut.
Karmila juga menyoroti besarnya cakupan Sensus Ekonomi 2026 yang melibatkan sekitar 250 ribu petugas di 514 kabupaten/kota dengan kondisi geografis yang sangat beragam. Karena itu, ia mendorong adanya standar yang jelas dalam pemberdayaan dan peningkatan kapasitas petugas lapangan.
Selain itu, Karmila menegaskan peran strategis BPS sebagai penyedia data tunggal nasional. Menurutnya, keberhasilan sensus akan memberikan manfaat besar karena hasilnya akan digunakan tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh dunia usaha, perbankan, akademisi, hingga pemangku kepentingan lainnya.
“Kalau sensus ini sukses, maka seluruh sektor, baik pemerintah maupun swasta, akan menggunakan satu data dari BPS. Ini penting agar kita tidak salah dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan bahwa BPS telah melakukan perencanaan sensus sejak tahun sebelumnya. Ia menegaskan bahwa pendataan lapangan akan berlangsung selama kurang lebih dua setengah bulan dengan pengawasan ketat terhadap kualitas data.
“Atas dasar perencanaan yang telah kami susun, pendataan akan dilakukan selama 2,5 bulan. Dalam periode itu, petugas harus benar-benar fokus agar hasil yang diperoleh sesuai dengan kondisi di lapangan,” jelas Ateng.
Ia mengungkapkan, pada Sensus Ekonomi 2026 BPS merekrut lebih dari 251 ribu petugas yang akan melakukan pendataan hingga ke satuan lingkungan setempat. Setiap petugas telah melalui simulasi beban kerja agar proses pendataan tetap realistis dan terukur.
“Kami sudah melakukan uji coba dan simulasi. Hitungannya, satu petugas dapat menyelesaikan satu hingga dua satuan lingkungan setempat per minggu. Dengan pengaturan waktu tersebut, pendataan sangat memungkinkan untuk diselesaikan tepat waktu,” katanya.
Ateng menambahkan, data hasil sensus nantinya akan menjadi fondasi penting dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Karena itu, ia mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat agar Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal.
“Jika sensus ekonomi berjalan sukses dan datanya sesuai dengan kondisi lapangan, maka hasilnya akan sangat bermanfaat dalam mendukung perencanaan pembangunan ke depan,” pungkasnya. •aha
