Farmasi Terjepit Impor, Komisi VII Minta Pemerintah Bangun Industri Bahan Baku Obat

PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyoroti tingginya ketergantungan industri farmasi dalam negeri terhadap bahan baku impor yang dinilai masih sangat dominan. Kondisi ini dianggap menjadi tantangan serius bagi kemandirian dan ketahanan sektor kesehatan nasional. Terlebih, terungkapnya fakta bahwa 95 persen bahan baku obat yang digunakan oleh industri farmasi di Indonesia masih berasal dari luar negeri. 

“Ya kita miris juga ya. Ketergantungan daripada bahan baku, Daripada industri farmasi kita ini sangat tinggi ya Pak Dirjen. Tadi dibilang 95%, nah berarti kan ini PR bagi kita. Bagaimana ini? Kenapa sih kita gak bisa membuat industri ya kan bahan baku itu sendiri,” terang Evita usai memimpin rapat Komisi VII DPR dengan Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin terkait kondisi industri farmasi dan biofarmasi nasional, di PT Biofarma, Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).

Dalam rapat yang turut dihadiri oleh Holding BUMN Farmasi yakni Direktur Utama Bio Farma, Direktur Utama Kimia Farma, dan Direktur Utama Indofarma di PT Biro Farma, diketahui jika terdapat dua tantangan utama yang memengaruhi industri farmasi nasional. Diantaranya, tingginya ketergantungan bahan baku obat (BBO) yang mencapai lebih dari 90 persen dan persaingan harga e-katalog.

Menurutnya, situasi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dijawab melalui kebijakan industrialisasi yang terarah dan berkelanjutan. Sehingga, pembangunan industri farmasi nasional tidak bisa hanya berfokus pada produksi obat jadi. Namun, harus ada langkah strategis penguatan industri bahan baku agar Indonesia tidak berada dalam posisi rentan terhadap gangguan pasokan global.

Sehingga, dalam konteks investasi, Evita mengingatkan agar arah kebijakan pembangunan industri lebih difokuskan pada sektor hulu. Pemerintah perlu dengan cermat menentukan industri apa yang menjadi kebutuhan fundamental masyarakat saat ini, sebelum berinvestasi. Investasi yang masuk ke Indonesia dinilai perlu diarahkan untuk membangun industri bahan baku, bukan sekadar industri hilir guna mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat struktur industri nasional.

“Tentunya saya inginkan Danantara ya sekarang ini kan lagi memikirkan investasi apa nih yang cocok. Saya baca-baca di media akan melakukan investasi untuk membangun pabrik tekstil. Kalau saya bisa beri usulan, bukan pabrik tekstil yang dibutuhkan Indonesia saat ini, Indonesia membutuhkan industri untuk memproduksi bahan baku. Nah Danantara diminta konsentrasi deh untuk membangun industri bahan baku itu di Indonesia Karena ketergantungan kita yang sangat-sangat luar biasa,” tegas Evita.

Legislator Fraksi PDI-Perjuangan ini menegaskan, sektor kesehatan tidak kalah penting dibandingkan sektor pertanian dan pertahanan yang selama ini menjadi fokus pemerintah. Oleh karena itu, DPR mendorong agar industri farmasi, khususnya bahan baku obat, masuk dalam kategori program strategis nasional. Tanpa penguasaan bahan baku obat, Indonesia disebut akan terus menghadapi risiko dalam menjamin ketersediaan dan keberlanjutan layanan kesehatan.

“Saya minta ini (industri kesehatan) menjadi industri program strategis nasional. Dari Bapak Presiden, bagaimana juga kita ini, kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan ini juga kita memiliki kemandirian dalam hal ini lagi-lagi kembali ke bahan baku, kan begitu.” tutupnya. •nap/aha