//
kunjungan kerja spesifik ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/1/2026). Foto: hal/Mahendra.
PARLEMENTARIA, Bandung — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/1/2026). Kunjungan ini dalam rangka untuk mendalami tindak lanjut atas temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait tata kelola Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dalam kesempatan itu, Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat kerja sebelumnya antara BAKN dan BRI yang masih menunggu hasil riviu independen sebagaimana dimandatkan oleh BPK RI.
“Pertemuan hari ini adalah sebagai tindak lanjut dari rapat kerja antara PT BRI dan BAKN. Intinya adalah waktu itu kita menunggu hasil riviu independen yang dimandatkan oleh BPK kepada BRI,” ujar Andreas Eddy dalam pertemuan tersebut.
Ia menjelaskan, tata kelola KUR melibatkan ekosistem lintas kementerian dan lembaga dalam jumlah besar. Maka dari itu, ia menilai, penanganan mengenai KUR ini perlu dilakukan secara bertahap.
“Untuk tata kelola KUR ini memang masalahnya melibatkan ekosistem yang melibatkan kementerian/lembaga, sekarang ini total 28 (kementerian/lembaga yang terlibat),” katanya.
Namun demikian, Andreas menegaskan bahwa fokus pertemuan kali ini berfokus pada kewajiban tindak lanjut yang harus diselesaikan oleh BRI, khususnya terkait temuan BPK mengenai potensi kesalahan penyajian laporan keuangan.
“Yang saat ini kita fokuskan itu di dalam penyelesaian tentang tindak lanjut yang harus dilakukan BRI, khususnya waktu itu tentang potensi kemungkinan adanya overstated maupun understated dalam laporan keuangan,” ucap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Menurut Andreas, penyelesaian temuan tersebut bersifat mendesak karena berkaitan dengan keandalan laporan keuangan yang menjadi dasar pengawasan BPK. Ia menyebut hasil riviu independen baru dapat disampaikan setelah jeda akhir tahun.
“Waktu kita rapat kerja kemarin BRI menunggu hasil riviu, sehingga baru sekarang dilakukan. Ini yang harus kita selesaikan,” ujarnya.
Adapun untuk pendalaman terkait tata kelola KUR secara menyeluruh, akan dilakukan pada tahap berikutnya. Ia menilai, aspek kebijakan di tingkat hulu perlu keterlibatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Itu perlu mulai dari hulu sampai hilirnya diurai. Karena di situ adalah hulunya, kebijakan dibuatnya,” kata Andreas.
Ia menambahkan, tata kelola KUR menjadi perhatian bagi BAKN karena besarnya subsidi yang diberikan pemerintah. Apalagi, kehadiran KUR menurutnya belum berdampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemudahan akses bagi masyarakat.
“Subsidinya besar, tetapi tidak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan juga ternyata kok yang ada itu temuan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Hery Gunardi menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pengawasan yang diberikan BAKN DPR RI. Ia berharap paparan yang disampaikan BRI dapat memberikan kejelasan terkait isu yang dibahas.
“Kami berharap pemamparan ini dapat memberikan informasi yang jelas lengkap dan clear mengenai hal-hal yang kita bicarakan pagi ini,” ujar Hery Gunardi.
Sebagai informasi, BPK RI dalam hasil pemeriksaannya mencatat sejumlah temuan terkait penyaluran KUR oleh BRI, antara lain potensi overstatement pendapatan subsidi bunga KUR, potensi overstatement reversal Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), serta indikasi pengelolaan KUR yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian.
Melalui kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI menargetkan pendalaman terhadap tindak lanjut temuan tersebut guna memastikan perbaikan telah dilaksanakan serta meminimalkan risiko fiskal dan operasional ke depan. •hal/rdn
