Komisi V DPR: Harus Tangani Komprehensif Infrastruktur Pascabencana di Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti kondisi infrastruktur di daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, khususnya terkait kerusakan jembatan dan pendangkalan alur Sungai. Ia menegaskan, perbaikan infrastruktur tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh akar permasalahan lingkungan di sekitarnya.

Berdasarkan tinjauan lapangan yang dilakukan, oleh Komisi V DPR RI, kondisi sungai yang sudah mengalami sedimentasi parah hingga rata dengan permukaan tanah. Hal ini menyebabkan fungsi sungai sebagai saluran pembuangan air hilang, sehingga aliran air meluap ke berbagai arah dan mengancam keselamatan warga serta ketahanan infrastruktur.

“Saya sendiri sudah pergi ke sana. Sungai yang jembatannya 100 meter lebih, itu sudah tidak ada lagi sungainya. Sudah rata dengan permukaan tanah, air mengalir ke mana-mana,” ujar Lasarus dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan seluruh mitra Komisi V DPR RI yang membahas penanganan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2026).

Ia pun mempertanyakan efektivitas perbaikan jembatan jika tidak dibarengi dengan normalisasi alur sungai. Menurutnya, tanpa pengarahan arus air yang tepat, setiap upaya perbaikan fisik jembatan akan sia-sia karena akan terus tergerus oleh luapan air yang tidak terkendali.

“Kalau hanya diperbaiki jembatannya saja, terus aluran sungainya bagaimana? Alur sungainya harus diarahkan. Kalau alur air ini tidak diarahkan, dia akan merusak ke mana-mana tempat,” tegas Legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Lebih lanjut, melalui Komisi V DPR RI, ia meminta pemerintah untuk menyusun langkah penanganan yang komprehensif dan terencana. Penekanan utama, jelasnya, diberikan pada aspek keterukuran, baik dari segi target waktu pengerjaan maupun estimasi kebutuhan anggaran yang diperlukan.

Terakhir, Lasarus mengingatkan, kegagalan dalam mempertahankan kondisi infrastruktur yang ada dapat memicu timbulnya bencana baru di masa depan. Fokus kerja pemerintah, harapnya, tidak hanya berhenti pada penanganan pascabencana, melainkan juga pada pemeliharaan jangka panjang.

“Tentu penanganan ini harus secara komprehensif, terencana, dan tentunya juga kami dari Komisi V ini memastikan segalanya terukur. Kita bisa ukur dari sisi waktu dan kebutuhan pembiayaan yang diperlukan. Karena kita bukan hanya mengurus bencana saja. Di sisi lain, akan timbul bencana baru kalau kondisi infrastruktur kita yang ada ini tidak kita pertahankan,” pungkasnya. •YSW/um