//
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid saat Kunjungan Kerja Spesifik dengan BP Batam, PT. Pertamina International Shipping, PT Pertamina Energy Terminal, dan PT Pertamina Patra Niaga di Kota.
PARLEMENTARIA, Batam – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mengapresiasi peningkatan signifikan realisasi pertumbuhan dan investasi di Batam yang telah melampaui target. Namun, ia menegaskan perlunya upaya lanjutan agar lonjakan investasi ke depan bisa tumbuh lebih tinggi dan didukung oleh layanan energi serta logistik maritim yang lebih efisien dan kompetitif.
“Ini tentu membanggakan karena ada peningkatan signifikan. Target Rp60 triliun bisa tercapai Rp69 triliun. Tapi ke depan kita berharap lonjakan investasi ini harus lebih besar lagi,” kata Nurdin kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan BP Batam, PT. Pertamina International Shipping, PT Pertamina Energy Terminal, dan PT Pertamina Patra Niaga di Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (23/11/2026).
Diketahui, Batam mencatat realisasi investasi riil sebesar Rp69,30 triliun sepanjang 2025, melampaui target tahunan Rp60 triliun atau sekitar 15 persen di atas sasaran. Kemudian berdasarkan laporan investasi yang disampaikan secara nasional, realisasi investasi Batam mencapai Rp44,01 triliun, melampaui target Rp36,99 triliun atau 118,97 persen. Capaian tersebut dinilai Nurdin sebagai sinyal positif bagi iklim investasi di kawasan tersebut.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi VI DPR RI bertujuan untuk mendorong sinergi dan kolaborasi yang lebih efektif antara penyedia layanan energi dengan BP Batam sebagai pengelola kawasan. Ia menilai, saat ini biaya layanan untuk kapal tanker dan sektor maritim lainnya masih relatif tinggi, ditambah adanya birokrasi yang belum terintegrasi.
“Kita melihat masih ada biaya standar yang tinggi dan birokrasi yang belum terintegrasi. Karena itu dibutuhkan payung hukum berupa kesepakatan antara BP Batam dan penyedia sarana, khususnya energi,” ujarnya.
Nurdin juga menyoroti daya saing Batam yang dinilai belum mampu menandingi Singapura, terutama dalam hal ketersediaan dan efisiensi layanan logistik maritim.
“Kita belum bisa bersaing dengan Singapura karena pelayanan dan ketersediaan logistik maritim kita belum kompetitif,” tegasnya.
Ia pun mendorong adanya kesepakatan bersama dan payung hukum antara BP Batam dengan Pertamina dan subholding-nya, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina International Shipping, PT. Pertamina Energy Terminal agar dapat bersinergi secara maksimal.
Dengan sinergi tersebut, Nurdin berharap layanan bunkering dan logistik maritim di Batam dapat ditingkatkan sehingga mampu menarik lebih banyak aktivitas kapal internasional yang melintasi jalur pelayaran tersibuk di kawasan tersebut.
“Kalau pelayanan efisien dan logistik maritim tersedia dengan baik, maka kita bisa meningkatkan daya saing Batam dan bersaing dengan Singapura,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar ini. •gal/rdn
