Komisi XIII Soroti Strategi Penetapan Target PNBP Kantor Imigrasi Bogor

PARLEMENTARIA, Bogor – Komisi XIII DPR RI menyoroti strategi penetapan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi (Kanim) Bogor, Jawa Barat. Capaian PNBP yang tinggi harus diimbangi dengan perencanaan target yang konsisten, transparan, dan berbasis data. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengapresiasi capaian PNBP yang melampaui target pada tahun sebelumnya, namun ia mempertanyakan dasar penetapan target dari tahun ke tahun yang dinilai fluktuatif dan melonjak tajam.

“Dalam perspektif saya jadi bertanya, bagaimana sih sebenarnya strategi penetapan target untuk dari tahun ke tahun? Karena, misalnya yang saya perhatikan disini, dari segi pencapaian tahun lalu itu. Tapi, untuk tahun ini kita lonjak sekali, terus langsung ke 88. Dari sebelumnya 35 langsung ke 88, karena kita lewat 49, ya 50 miliar lah kita dapetin. Jadi kita tetapkan 88. Bagus lah, ini bagus,” ujar Andreas saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR dengan Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat, Kepala Kantor Imigrasi Bogor, serta jajaran pejabat imigrasi lainnya di wilayah Jawa Barat pada Kamis (22/1/2026).

Ia juga menyoroti perbedaan signifikan antara target dan realisasi pada tahun berikutnya. Pada 2025, target PNBP ditetapkan sebesar Rp4,9 miliar dengan realisasi Rp15,1 miliar untuk pendapatan dari izin tinggal. Sementara itu, target 2026 justru diturunkan menjadi Rp9,7 miliar. Menurutnya, kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait konsistensi perencanaan kinerja sebab target yang ditetapkan masih di bawah capaian dari tahun sebelumnya.

“Karena apa sebenarnya, bagaimana sih strategi pencapaan target ini? Dasarnya apa? Ya bisa jadi juga, karena untuk menunjukkan kinerja, biasa taruh target yang enggak terlalu tinggi-tinggi gitu. Sehingga dengan begitu, ketika targetnya melampaui, wah ini kinerja bagus juga. Ini pertanyaan umum, pertanyaan umum dari istilahnya, dari logika sederhana yang bisa kita gunakan,” tegasnya.

Hal yang sama juga menjadi sorotan Anggota Komisi XIII DPR RI Elpisina, yang menilai praktik penetapan target di banyak kementerian dan lembaga sering kali menjadikan realisasi tahun sebelumnya sebagai dasar target tahun berikutnya. Namun pola tersebut dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam penetapan target PNBP di Kantor Imigrasi Bogor. “Kalau realisasi tahun sebelumnya Rp15,1 miliar, pertanyaannya kenapa target tahun 2026 justru ditetapkan Rp9,7 miliar, bukan minimal setara dengan realisasi sebelumnya?” tanya Elpisina.

Pihaknya juga memberikan “tantangan” kepada Kantor Imigrasi Bogor untuk menetapkan target PNBP yang lebih tinggi di tahun 2026. Elpisina memastikan bahwa Imigrasi Bogor seharusnya mampu mencapai target tinggi bila berkaca dari realisasi yang tinggi di tahun sebelumnya. “Kira-kira kalau misalnya realisasi tahun 2025 di kantor imigrasi bogor ini, kita jadikan target untuk tahun 2026, kira-kira bagaimana, Pak Kanim? Siap, Pak Kanim? Nah, berarti target tahun 2026 ini naik ya, Pak Kanim?” tanyanya.

Sebelumnya dalam RDP tersebut, Kepala Kanim Bogor Ritus Ramadhana memaparkan, PNBP Imigrasi Bogor yang berasal dari dua sumber utama. Paspor, sebagai sumber pendapatan terbesar mampu mencapai Rp49,5 miliar atau 141 persen dari target sebesar Rp35 miliar. Sementara sumber kedua yakni izin tinggal, berhasil mencapai 308% dari target Rp4,9 miliar dengan nilai sebesar Rp15,1 miliar. 

Capaian ini mendapatkan apresiasi tinggi dari Komisi XIII yang menilai baik kinerja Imigrasi Bogor karena tidak hanya berinovasi dalam pelayanan keimigrasian, tetapi juga mampu melampaui target penerimaan negara. •nap/aha