//
Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Perbatasan Wilayah Negara Komisi II di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menekankan bahwa kehadiran negara di kawasan perbatasan tidak boleh hanya dimaknai sebatas simbol kedaulatan atau pembangunan infrastruktur fisik semata. Menurutnya, hakikat ‘hadirnya negara’ adalah ketika masyarakat perbatasan bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau tanpa harus bergantung ke negara tetangga.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk menyusun skema subsidi logistik dan kebijakan harga khusus pangan bagi warga di beranda negara tersebut.
“Kalau kita berbicara perbatasan wilayah negara, jangan semata-mata hanya berbicara simbol kedaulatan. Kata kuncinya negara harus hadir. Bagaimana saudara-saudara kita di perbatasan itu tidak merasakan kebutuhan pokok yang mahal dan bahkan harus ke negeri seberang,” ujar Taufan Pawe dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Perbatasan Wilayah Negara Komisi II di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga mendukung penguatan mandat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), khususnya dalam aspek dukungan fiskal. Ia meminta Kementerian Dalam Negeri untuk menyajikan peta jalan (roadmap) kondisi fiskal dan inflasi di perbatasan secara transparan agar Komisi II memiliki acuan dalam mengawasi pembangunan.
“Saya menganggap yang dibutuhkan adalah tata kelola pemerintahan dengan perkuatan fiskal. Perkuat mandat BNPP sebagai koordinator utama lintas Kementerian, khususnya dukungan fiskal yang memadai,” tambahnya.
Selain itu, Taufan juga mendorong Kementerian ATR/BPN untuk memberikan perhatian khusus melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) afirmatif di perbatasan. Sertifikasi tanah dinilai krusial sebagai modal bagi masyarakat untuk mengakses kredit usaha dan menggerakkan ekonomi lokal. •ipf, gal/rdn
