Sonny Danaparamita Kritik Keras Raja Juli: Kebijakan Kemenhut Sangat Eksploitatif, Abaikan Fungsi Ekologis!

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita, mengkritik keras arah kebijakan Kementerian Kehutanan yang dinilai terlalu menekankan eksploitasi ekonomi dan mengabaikan fungsi ekologis hutan. Ia menilai pendekatan tersebut berkontribusi langsung terhadap meningkatnya bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah.

Sonny mengatakan alih fungsi kawasan hutan telah menggerus kemampuan alam dalam menyerap air dan menahan erosi. Akibatnya, ketika hujan ekstrem terjadi—seperti saat siklon tropis Senyar melanda—wilayah hilir menjadi sangat rentan terhadap banjir dan longsor.

“Pengabaian terhadap fungsi ekologis demi mengejar target ekonomi dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum,” kata Sonny dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kehutanan di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (19/1/2026).

Menurut Sonny, model pembangunan kehutanan saat ini terlalu berpihak pada kepentingan komersial, terutama hutan produksi. Ia menilai kebijakan tersebut hanya menguntungkan kelompok elite dan pemodal, sementara daya dukung lingkungan dan sosial terus melemah.

Ia juga menyoroti ketimpangan peruntukan kawasan hutan. Berdasarkan data yang ia paparkan, luas hutan produksi mencapai 68,2 juta hektare atau sekitar 55 persen dari total kawasan hutan. Angka itu melampaui gabungan luas hutan konservasi dan hutan lindung yang hanya sekitar 56,7 juta hektare.

“Ketimpangan ini bertentangan dengan filosofi Undang-Undang Kehutanan. Jika terus dipaksakan, Kemenhut bisa dianggap melenceng dari amanat hukum,” ujar legislator asal Banyuwangi tersebut.

Sonny menegaskan, orientasi komersialisasi hutan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, ia menyoroti praktik alih fungsi tanaman keras menjadi komoditas ekonomi seperti tebu. Menurutnya, kebijakan tersebut mengabaikan fungsi hidrologis hutan dan telah memicu bencana di tingkat lokal. Di Banyuwangi, kata dia, banjir mulai terjadi setelah tanaman keras digantikan tanaman semusim.

“Negara tidak boleh hanya mengejar angka produksi sambil menutup mata terhadap risiko bencana yang mengancam masyarakat bawah,” kata Sonny.

Kritik juga diarahkan pada kebijakan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dinilai terlalu agresif. Ia menyebut pembukaan perkebunan kopi di kawasan hutan sebagai contoh eksploitasi yang dipicu target pendapatan. Selain itu, sistem bagi hasil antara masyarakat dan Perhutani dinilainya rapuh secara hukum dan kerap merugikan warga sekitar hutan.

Sonny juga menyinggung maraknya penggunaan tenaga kerja dari luar daerah dalam aktivitas pembukaan hutan, yang justru meminggirkan peran masyarakat lokal sebagai penjaga hutan.

Menutup pernyataannya, Sonny mendesak Kementerian Kehutanan untuk melakukan reorientasi kebijakan. Ia meminta agar pengelolaan hutan kembali menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama dengan landasan hukum yang kuat.

“Tujuan kehutanan adalah kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Jangan sampai orientasi ekonomi jangka pendek justru menghancurkan aset masa depan bangsa,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. •ssb/rdn