Perkuat Bakamla sebagai Embrio Coast Guard lewat Percepatan RUU Keamanan Laut

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menekankan pentingnya optimalisasi patroli keamanan dan keselamatan laut yang terintegrasi dan berkesinambungan. Penguatan kelembagaan Bakamla RI dipandang sebagai bagian dari upaya menjadikan Bakamla sebagai embrio coast guard Indonesia yang perlu didukung melalui percepatan pembahasan RUU Keamanan Laut.

“Sehingga Bakamla memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjawab dinamika ancaman maritim dan geopolitik kawasan,” ujar Sukamta sebagaimana termaktub dalam kesimpulan RDP Komisi I DPR RI bersama Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Dr. Irvansyah dan Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzily di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Sukamta kembali menegaskan pentingnya penguatan peran anak-anak RI dalam menghadapi dinamika ancaman keamanan nasional, khususnya di wilayah maritim.  Terkait hal itu, Komisi I DPR RI mendorong Bakamla untuk memperkuat langkah-langkah strategis dan inovatif dalam pelaksanaan tugas pengamanan laut nasional. 

“Penguatan tersebut dilakukan melalui peningkatan integrasi sistem pengawasan maritim, percepatan implementasi National Maritime Security System serta penguatan koordinasi dan interoperabilitas antar kementerian dan lembaga terkait,” ujar Sukamta.

Dalam kesempatan yang sama, Sukamta mengungkapkan Komisi I DPR RI mendorong Lemhanas RI untuk terus meningkatkan kualitas dan relevansi kajian strategis. Kajian tersebut diharapkan selaras dengan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga dapat menjadi rujukan utama dalam perumusan kebijakan nasional.

Menurut Legislator Fraksi PKS tersebut, kajian strategis Lemhanas memiliki peran penting dalam membantu pemerintah menghadapi dinamika lingkungan strategis global, regional, dan nasional yang terus berkembang.

Selain itu, Komisi I menekankan agar pelaksanaan program dan penggunaan anggaran tahun 2026 dilaksanakan dengan mengedepankan kesinambungan. “Menekankan pelaksanaan program penggunaan anggaran 2026 dilaksanakan mengedepankan kesinambungan evaluasi program 2025 dengan perencanaan program 2026,” tutur Sukamta. •pun/aha