Bakamla Jadi Pemimpin Pengawasan Laut, Lemhanas Diminta Perkuat Kajian Strategis Bagi Generasi Muda

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menekankan perlunya Bakamla menjadi pemimpin (leader) dalam merumuskan format pengawasan operasional penangkapan ikan di perairan Indonesia. Ia menyatakan, UU Bakamla dan percepatan pembentukan coastguard bukan sekadar kajian akademik, tetapi harus diterapkan sesuai dinamika aktual di lapangan. Hal ini, termasuk mencegah praktik penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing yang kerap terjadi di wilayah perairan Indonesia.

“Pengawasan laut kita harus efektif dan adaptif terhadap kondisi nyata. Jangan sampai setelah proses legislasi selesai, implementasinya hanya menjadi dokumen akademik tanpa memperhatikan dinamika di lapangan,” ujar Syamsu dalam RDP Komisi I dengan Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Dr. Irvansyah dan Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzily bertempat di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Lebih jauh, Legislator Fraksi PKB tersebut meminta Bakamla memberikan laporan rinci mengenai perkembangan implementasi National Maritime Security System. Hingga kini, program tersebut telah terlaksana dalam tiga paket dengan total anggaran awal Rp1,6 triliun dari pinjaman luar negeri. Syamsu menekankan, evaluasi capaian ini penting agar strategi pengawasan yang dijalankan Bakamla tetap relevan dan memberikan nilai strategis nyata bagi keamanan maritim nasional.

Syamsu Rizal juga menekankan perlunya koordinasi yang lebih intensif antara Bakamla dengan instansi terkait, serta pembaruan data dan kajian secara berkala. Hal ini penting agar Komisi I DPR dapat memahami perkembangan aktual dan memberikan arahan yang tepat dalam menyusun kebijakan strategis di bidang keamanan maritim.

Sementara itu, terkait Lemhanas, Syamsu Rizal menyoroti salah satu program pendidikan dan pelatihan Lemhanas yang melibatkan 1.491 peserta dari berbagai kalangan, termasuk generasi muda yang berpotensi menjadi pemimpin masa depan.

Syamsu Rizal menekankan pentingnya membekali peserta dengan pemahaman strategis yang mudah dipahami dan dapat diaplikasikan dalam kondisi nyata oleh mahasiswa dari masing-masing kampus. 

Menutup pernyataannya, Syamsu Rizal secara khusus mengingatkan Deputi Kajian Strategis Lemhanas agar memberikan ruang kemudahan akses berupa kajian populer kepada pihaknya Komisi I DPR RI selaku bagian dari pemangku kebijakan. 

“Kami di DPR sangat membutuhkan kajian strategis yang tidak terlalu teknis (kajian populer). Penanganan aktual geopolitik dan  nasional ini sangat penting bagi pengambil kebijakan  dibuatkan kebijakan strategis yang memungkinkan kita semua bisa mengakses dengan baik,” pungkas Syamsu Rizal berpesan. •pun/aha