//
Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin saat ditemui Parlementaria di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026). Foto: Oji/Mahendra.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Evaluasi total terhadap sektor penerbangan didesak untuk segera dilakukan. Hal tersebut menyusul persitiwa jatuhnya pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak di kawasan Gunung Bulusaraung, Sulawesi Selatan.
Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin, menegaskan evaluasi dinilai penting agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Menurutnya, negara harus hadir melalui langkah-langkah antisipatif yang kuat, terutama dengan memperkuat peran dan koordinasi antar-lembaga yang terlibat langsung dalam keselamatan penerbangan.
“Kami ada perbaikan-perbaikan terhadap leading sektornya, baik itu kementerian perhubungan dan lain-lain. Harus ada lnagkah antisipatif guna mencegah terjadinya kejadian serupa kedepan,” ujar Syafiuddin saat ditemui Parlementaria di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Lebih lanjut, Syafiuddin menyoroti peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang dinilai harus lebih proaktif dalam mitigasi cuaca ekstrem, khususnya yang berdampak langsung terhadap penerbangan. Ia menilai informasi cuaca harus benar-benar terintegrasi dalam pengambilan keputusan operasional penerbangan.
Selain BMKG, ia juga menekankan adanya evaluasi terhadap Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura, serta seluruh unsur yang terlibat dalam ekosistem penerbangan. Utamanya, Komisi V akan meminta penjelasan terkair koordinasi lintas sektor dalam mencegah kecelakaan akibat faktor alam.
“Koordinasi antar sektor ini penting sebagai mitgasi. Apalagi dalam lingkup penerbangan dan ditengah cuaca-cuaca ekstrem yang memang kerap menjadi tantangan di dunia penerbangan,” tegasnya.
Legislator dari Fraksi PKB ini juga menilai selama ini koordinasi antar-lembaga penerbangan masih lemah dan cenderung berjalan sendiri-sendiri. Kondisi tersebut dinilainya berpotensi memperbesar risiko kecelakaan, terutama di wilayah dengan karakteristik cuaca ekstrem.
“Jadi, mitigasi harus ada agar kecelakaan-kecelakaan yang ini. Kami di Komisi V dalam waktu dekat akan memanggil pihak terkait untuk menjalankan pengawasan agar arus transportasi udara ini lebih baik lagi,” pungkas Syafiuddin. •ujm/aha
