Harus Evaluasi Regulasi Penerbangan Pasca Insiden Pesawat ATR

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin, mendorong adanya langkah untuk  memperketat pengawasan terhadap sektor transportasi udara. Hal tersebut menyusul peristiwa jatuhnya pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak di kawasan Gunung Bulusaraung, Sulawesi Selatan.

Syafiuddin mendesak evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan regulasi penerbangan nasional agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Komisi V DPR RI, kata dia, berkomitmen memanggil kementerian dan lembaga terkait guna mengevaluasi pelayanan, keselamatan, serta koordinasi antarinstansi dalam sektor transportasi udara.

“Evaluasi ini juga mencakup kesiapan menghadapi cuaca ekstrem yang selama ini kerap menjadi faktor risiko dalam penerbangan,” kata Syafiuddin saat ditemui Parlementaria di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Menurut Syafiuddin, faktor cuaca tidak boleh dijadikan alasan untuk bersikap pasrah. Ia menekankan perlunya langkah-langkah antisipatif yang konkret dari seluruh leading sektor penerbangan, termasuk peningkatan koordinasi dan sistem peringatan dini. “Curah hujan tinggi dan angin kencang harus menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan penerbangan. Faktor cuaca ekstrem dinilai tidak boleh diabaikan karena berkaitan langsung dengan keselamatan penumpang dan awak pesawat,” beber dia.

Lebih lanjut, Legislator dari Fraksi PKB ini juga menegaskan pentingnya peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dalam penanganan pascakecelakaan. Sebagai mitra strategis DPR, Basarnas diminta bekerja maksimal dalam proses evakuasi dan pencarian korban.

“Di Basarnas juga saya instruksikan untuk segera melakukan evakuasi dan pencarian terhadap korban-korban yang kemarin yang mungkin belum ditemukan,” pungkas Syafiuddin. •ujm/um