Mahfudz Abdurrahman: Konten Tidak Etis Viral di Medsos, Jangan Jadikan Bencana Bahan Sensasi!

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Abdurrahman menegaskan bahwa bencana alam yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra bukan hanya menuntut respons cepat pemerintah, tetapi juga kedisiplinan pemerintah, publik, dan platform digital dalam menjaga tata kelola informasi.

Ia menyoroti meningkatnya konten tidak etis yang beredar di media sosial, mulai dari video anak-anak yang menjadi korban hingga dugaan penyelewengan narasi oleh akun-akun tertentu untuk kepentingan komersial.

“Di tengah situasi darurat, arus informasi yang liar bisa memperburuk keadaan. Perlindungan anak dan keluarga terdampak harus menjadi prioritas, termasuk mencegah penyebaran foto atau data pribadi korban tanpa persetujuan pihak terkait,” ujar Mahfudz dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

Mahfudz menegaskan bahwa penyelenggara platform harus meningkatkan kepatuhan terhadap standar keselamatan pengguna, terutama setelah penerbitan PP TUNAS terkait perlindungan anak digital. “Platform harus responsif menurunkan konten hoaks dan berbahaya. Kita tidak boleh membiarkan algoritma mengorbankan keselamatan publik demi klik,” tegasnya.

Politisi Fraksi Partai PKS tersebut juga meminta masyarakat menjaga etika digital saat membagikan informasi mengenai bencana. Menurutnya, distribusi konten yang tidak akurat atau bersifat sensasional dapat mengganggu operasi kemanusiaan dan menciptakan kepanikan.

“Sebaiknya jangan jadikan bencana sebagai bahan sensasi. Verifikasi sebelum membagikan apa pun, dan pastikan informasi berasal dari sumber resmi,” katanya.

Lebih jauh, Mahfudz juga menambahkan bahwa pemerintah daerah dan aparat penanggulangan bencana perlu memperkuat kanal komunikasi resmi agar masyarakat tidak bergantung pada informasi liar, terlebih dengan adanya AI hari ini membuat orang mudah memanipulasi foto dan video untuk memperkeruh suasana. Menurutnya, informasi resmi harus tersedia dengan cepat, jelas, dan mudah diakses untuk memotong ruang gerak hoaks.

“Kita butuh arus informasi yang terkelola, bukan yang memperkeruh situasi. Pemerintah harus hadir di ruang digital setegas di lapangan,” ujarnya.

Mahfudz menekankan bahwa Komisi I DPR RI akan mendorong penguatan koordinasi antara kementerian, lembaga keamanan siber, dan regulator penyiaran untuk memastikan ruang digital tetap aman selama masa bencana. Ia menyebut bahwa perlindungan anak harus menjadi batu pijakan utama dalam kebijakan digital nasional.

“Kami ingin memastikan setiap regulasi benar-benar berdampak. Tidak boleh ada celah bagi eksploitasi dan disinformasi di tengah situasi rentan seperti ini,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Mahfudz mengajak masyarakat untuk fokus pada aksi kemanusiaan yang nyata, seperti membantu distribusi logistik serta berdonasi melalui saluran resmi.

“Kebersamaan kita diuji pada masa krisis. Dengan etika digital yang baik, kita bisa menjaga martabat korban sekaligus membantu mempercepat upaya penyelamatan,” pungkasnya. •ecd/rdn