//
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX ke Kabupaten Bandung, Senin (1/12/2025). Foto: Eko/vel.
PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menekankan pentingnya penguatan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX ke Kabupaten Bandung, Senin (1/12/2025). Dalam sesi pengawasan tersebut, Irma mengapresiasi langkah progresif Pemerintah Kabupaten Bandung sekaligus memberikan sejumlah catatan krusial terkait keberlanjutan kualitas layanan Sentra Penyediaan Pangan Bergizi (SPPG).
Irma memuji kebijakan Pemkab Bandung yang telah menggandeng para petani serta pelaku usaha ayam petelur untuk pasokan bahan makanan MBG. “Ini contoh bahwa Pemda Kabupaten Bandung mengerti betul fungsi makan bergizi gratis bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya di hadapan mitra kerja, dan jajaran teknis Badan Gizi Nasional (BGN).
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)—yang merupakan salah satu prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto sejak 2024—memiliki alokasi anggaran besar. Pada 2025, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp100 triliun untuk menjalankan program ini di seluruh satuan pendidikan dan SPPG di Indonesia. Karena itu, Irma mendorong pemerintah daerah untuk tidak sungkan berkoordinasi dengan MPGN (Manajemen Program Gizi Nasional) guna meringankan beban fiskal daerah.
“Ini program pusat dan dananya besar. Jadi tidak ada salahnya Pemda bekerjasama dengan MPGN. Tujuannya agar Pemda tidak terbebani. Kalau terbebani, nanti malah kontraproduktif terhadap layanan SPPG,” tegasnya.
Namun demikian, Irma memberi peringatan serius mengenai lemahnya aspek pemeliharaan sarana dan prasarana SPPG di banyak daerah. Ia mencatat bahwa berbagai fasilitas layanan publik, termasuk dapur-dapur sekolah dan pusat layanan konsumsi, sering kali memburuk kualitasnya setelah beberapa bulan berjalan akibat tidak adanya alokasi biaya pemeliharaan rutin.
“Kekurangan kita itu seringnya tidak ada biaya pemeliharaan. Dapur itu jarang ada pemeliharaan. Hari ini SPPG yang kita lihat bagus karena baru tiga minggu. Tapi tiga bulan ke depan tanpa pemeliharaan dan kontrol ketat, saya yakin kualitasnya jeblok,” ujarnya.
Irma bahkan mencontohkan kondisi hotel-hotel kelas menengah yang sering mengalami degradasi sanitasi akibat minimnya biaya perawatan. Situasi serupa, menurutnya, berpotensi terjadi di SPPG apabila tidak diantisipasi sejak dini. “Kalau sudah jorok dan tidak higienis, risiko keracunan makanan akan meningkat. Ini yang harus kita cegah.”
Berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), selama 2023–2024 terdapat lebih dari 220 kasus Keracunan Pangan Terlapor (KPT) secara nasional, dengan sebagian besar terjadi di lingkungan komunal seperti sekolah dan pesantren. Irma menilai fakta ini harus menjadi alarm penting bagi BGN dan Pemda untuk memperketat standar kebersihan.
Karena itu, Irma meminta BGN, Kementerian Kesehatan, BP POM, serta seluruh koordinator daerah program gizi untuk memastikan adanya anggaran pemeliharaan SPPG secara rutin. “Kebersihan dan sanitasi harus sama baiknya seperti ketika awal dikontrol. Jangan sampai tiga bulan ke depan sudah jorok semua.”
Irma menutup penyampaiannya dengan ajakan untuk memperkuat sinergi lintas lembaga demi keberhasilan program nasional tersebut. “Makan Bergizi Gratis bukan hanya soal memberi makan, tetapi menjaga kesehatan dan masa depan generasi kita,” pungkasnya. •ssb/aha
