E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaSocial Media DPRTVR ParlemenE-BookE-MagazineE-BuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Seputar Parlemen|Berita Utama|Komisi X|Komisi III|Komisi IV|BKSAP|Komisi VIII|Komisi IX|Komisi II|Komisi VII|Komisi V|Komisi VI|Komisi I
Jakarta:
Berawan
26°C
Terasa: 32°C
Lembab: 89%
Angin: 4 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaSocial Media DPRTVR ParlemenE-BookE-MagazineE-BuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Seputar Parlemen|Berita Utama|Komisi X|Komisi III|Komisi IV|BKSAP|Komisi VIII|Komisi IX|Komisi II|Komisi VII|Komisi V|Komisi VI|Komisi I
Jakarta:
Berawan
26°C
Terasa: 32°C
Lembab: 89%
Angin: 4 km/h
/
/
Berita/Politik dan Keamanan

RUU Komoditas Strategis Perlu Pondasi dan Kepastian Hukum yang Kuat

Diterbitkan
Jumat, 28 Nov 2025 13.04 WIB
Bagikan:
RUU Komoditas Strategis Perlu Pondasi dan Kepastian Hukum yang Kuat

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk membahas arah penyusunan RUU tentang Komoditas Strategis di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11/2025). Foto.

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan . Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menekankan pentingnya membangun fondasi yang kokoh dan kerangka hukum yang jelas sebelum pembahasan memasuki tahap substansi. Ia menilai bahwa selama ini pengaturan berbagai komoditas strategis, mulai dari sawit hingga tebu, belum memiliki pola yang terintegrasi sehingga belum mampu memberikan arah yang pasti dalam tata kelola nasional.

“Kumpul sama kumpulan sawit, kumpulan tebu, kumpulan apa, kita belum ketemu arah. Lebih bagus kita mulai dari awal lagi. Sekarang ini kita membentuk pondasinya. Jadi bagaimana menyusun sebuah pola integrated system, tapi kemudian yang berkepastian hukum,” ujarnya dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk membahas arah penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025)

Ia menyoroti adanya kebocoran di sejumlah sektor yang menunjukkan lemahnya kontrol dan regulasi. Kondisi ini, menurutnya, bahkan baru terlihat dari satu sisi komoditas, seperti tambang, sementara potensi masalah di sektor lainnya juga menuntut perhatian khusus. Bob menilai Indonesia memiliki banyak potensi strategis yang belum dikelola secara optimal dan perlu diletakkan dalam satu kerangka pembangunan jangka panjang demi mewujudkan Indonesia Emas.

Selain itu, ia menyinggung keberadaan Koperasi Merah Putih yang mulai berkembang di berbagai desa dengan karakteristik komoditas masing-masing, mulai dari singkong, padi, hingga hasil pertanian lainnya. Ia menilai koperasi tersebut dapat menjadi simpul pertemuan dan penguatan ekosistem untuk mencapai tujuan nasional dalam mewujudkan swasembada pangan, swasembada energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Setelah mendengarkan penjelasan Menteri Perdagangan dan Wakil Menteri terkait, Bob Hasan menyatakan bahwa Baleg kini telah menemukan titik temu dalam hal-hal mendesak yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RUU tersebut.

“Termasuk dengan apa yang sudah kita kirimkan, beberapa pertanyaan, dan hari ini kita saya kira sudah mendapatkan titik temu. Hal-hal yang penting, urgent sehingga mulai besok ketika kita membahas tentang komoditas strategis sudah tahu mulai dari mana dan bagaimana,” jelas politisi Fraksi Partai Gerindra ini. •hal/aha

Berita terkait

Pansus DPR dan Pemerintah Sepakat RUU HPI Perkuat Kepastian Hukum
Politik dan Keamanan
Pansus DPR dan Pemerintah Sepakat RUU HPI Perkuat Kepastian Hukum
RUU Perubahan UU Hak Cipta Potensi Beri Kepastian Hukum dan Keadilan Ekonomi
Politik dan Keamanan
RUU Perubahan UU Hak Cipta Potensi Beri Kepastian Hukum dan Keadilan Ekonomi
Bahas NA RUU Hukum Acara Perdata dan RUU Perampasan Aset, Komisi III Tekankan Keterbukaan Publik
Politik dan Keamanan
Bahas NA RUU Hukum Acara Perdata dan RUU Perampasan Aset, Komisi III Tekankan Keterbukaan Publik
Tags:#Seputar Parlemen#Baleg
Sebelumnya

Perketat Pengawasan Imigrasi Tanpa Persulit Wisman Jelang Libur Natal–Tahun Baru

Selanjutnya

Banyu Biru: Penguatan SDM Adalah Bahan Baku Utama Industri Modern

Kembali ke Berita

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(758)
  • Industri dan Pembangunan(2695)
  • Isu Lainnya(981)
  • Kesejahteraan Rakyat(2576)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(3195)
  • Populer(416)
  • Uncategorized(1)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

INFOGRAFIS

Dampak penutupan selat hormus

PODCAST

IKUTI KAMI

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaSocial Media DPRTVR ParlemenE-BookE-MagazineE-BuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Seputar Parlemen|Berita Utama|Komisi X|Komisi III|Komisi IV|BKSAP|Komisi VIII|Komisi IX|Komisi II|Komisi VII|Komisi V|Komisi VI|Komisi I
Jakarta:
Berawan
26°C
Terasa: 32°C
Lembab: 89%
Angin: 4 km/h