//
Anggota Panja, Sonny T. Danaparamita, saat mengikuti pertemuan Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI di Medan, Sumatera Utara, Selasa (25/11/2025). Foto: Nadya/vel.
PARLEMENTARIA, Medan — Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI menilai bahwa masalah pupuk tidak hanya terletak pada distribusi, tetapi juga di sektor hulu seperti pasokan bahan baku dan revitalisasi pabrik. Penekanan ini disampaikan dalam evaluasi lapangan di Sumatera Utara.
Anggota Panja, Sonny T. Danaparamita, menyinggung rendahnya harga komoditas petani, termasuk jagung yang hanya sekitar Rp5.000 per kg. “Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara beban biaya pupuk dan nilai tukar petani,” katanya kepada Parlementaria di Medan, Sumatera Utara, Selasa (25/11/2025).
Anggota Panja, Agus Ambo Djiiwa, menyoroti pabrik pupuk yang mulai menua dan membutuhkan peremajaan. “Ketersediaan bahan baku hulu sangat menentukan kelancaran pupuk bagi jutaan hektare lahan pertanian nasional,” ungkapnya.
Ketua Panja, Panggah Susanto, menyampaikan bahwa pembangunan pabrik baru harus dibahas lebih mendalam karena terkait dengan efisiensi dan penetapan harga.
Direktur Supply Chain Bobby Setiabudi Madjid PT Pupuk Indonesia menjelaskan bahwa, perubahan skema subsidi membuat perusahaan lebih efisien dan mampu mengalokasikan dana untuk peremajaan pabrik. Rekomendasi penguatan hulu pupuk akan dimasukkan dalam laporan Panja untuk menjamin ketersediaan pupuk jangka panjang. •ndy/aha
