//
Anggota Panja, Dadang M. Naser, saat mengikuti kunjungan Panja ke Medan, Sumatera Utara, Selasa (25/11/2025). Foto: Nadya/vel.
PARLEMENTARIA, Medan — Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI menilai bahwa ketergantungan pada pupuk kimia perlu dikurangi secara bertahap demi menjaga kualitas tanah dan kesehatan pangan. Permintaan ini disampaikan dalam kunjungan kerja ke Sumatera Utara.
Anggota Panja, Dadang M. Naser, menjelaskan bahwa kualitas pangan sangat ditentukan oleh kesehatan tanah. “Pertanian tidak bisa hanya mengandalkan pupuk kimia; harus diseimbangkan dengan pupuk organik,” katanya saat kunjungan Panja ke Medan, Sumatera Utara, Selasa (25/11/2025).
Hal serupa disampaikan Agus Ambo Djiiwa, yang menilai bahwa pemerintah perlu mendorong petani untuk memproduksi pupuk organik secara mandiri. “Pupuk non-kimia harus jadi arah kebijakan agar tanah tidak makin rusak,” tegasnya.
Data Spasial
Selain itu Panja juga menekankan pentingnya percepatan penggunaan data spasial berbasis lahan sebagai fondasi utama tata kelola pupuk yang akurat. Pendekatan ini diperlukan untuk mengatasi banyaknya laporan terkait kelebihan alokasi pupuk akibat data yang tidak sesuai kondisi lapangan.
Anggota Panja, Agus Ambo Djiiwa, menambahkan bahwa teknologi pemetaan lahan kini memungkinkan verifikasi langsung di lokasi. “Petani tidak bisa lagi mengaku 2 hektare kalau nyatanya hanya 1,3 hektare,” katanya saat kunjungan tersebut.
Ketua Panja, Panggah Susanto, menilai bahwa pembenahan data merupakan langkah paling mendesak sebelum pembenahan sistem lain. Sementara Dirjen PSP Kementan, Andi Nur Alam, menjelaskan bahwa metode baru ini akan menghilangkan pendataan manual yang rentan salah. “Pendekatan spasial membuat penerima pupuk semakin nyata dan tepat,” tutupnya. •ndy/aha
