//
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani dalam kunjungan Panitia Kerja (Panja) Pelestarian Cagar Budaya Komisi X DPR RI di Kabupaten Aceh Besar, Rabu (12/11/2025). Foto : Skr/Andri.
PARLEMENTARIA, Aceh Besar – Komisi X DPR RI mendorong penguatan pendidikan sejarah dan kebudayaan nasional bagi generasi muda di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani dalam kunjungan Panitia Kerja (Panja) Pelestarian Cagar Budaya Komisi X DPR RI di Kabupaten Aceh Besar, Rabu (12/11/2025).
Lalu Hadrian menegaskan pentingnya langkah konkret dari pemerintah di semua tingkatan—baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota—untuk memperkuat pendidikan sejarah serta menanamkan nilai-nilai kebudayaan kepada generasi muda. Upaya ini, menurutnya, merupakan fondasi utama pembentukan identitas dan karakter bangsa.
“Kami berharap ada langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk menanamkan kepada generasi muda bahwa sejarah merupakan kebutuhan dan kepentingan yang harus diketahui. Walaupun zaman sudah berubah dan teknologi berkembang, sejarah tidak boleh lupa,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Lalu Hadrian juga menyinggung besarnya warisan perjuangan masyarakat Aceh yang tercatat dalam sejarah nasional. Ia menyebut para pahlawan seperti Teuku Umar, Cut Nyak Dien, dan Laksamana Malahayati sebagai teladan kegigihan serta pengorbanan dalam memperjuangkan bangsa.
“Aceh merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya gigih berjuang. Banyak pahlawan kita dari Aceh seperti Teuku Umar, Cut Nyak Dien, dan Malahayati yang mengorbankan jiwa raga untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.
Semangat perjuangan tersebut, lanjutnya, harus terus dikenalkan kepada generasi muda melalui proses pendidikan, kegiatan kebudayaan, dan pelestarian situs sejarah, agar menjadi inspirasi dalam membangun masa depan bangsa.
Selain membahas pentingnya pendidikan sejarah, kunjungan Panja Pelestarian Cagar Budaya juga menampung sejumlah usulan dari pemangku kepentingan daerah, salah satunya dari Rektor Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Aceh mengenai pembangunan Kampung Budaya, yaitu miniatur TMII versi lokal yang menampilkan kekayaan budaya Provinsi Aceh.
“Ada usulan dari Rektor ISBI terkait Kampung Budaya, miniatur TMII tetapi khusus untuk lokal Provinsi Aceh. Pada prinsipnya, jika itu untuk kepentingan pelestarian dan pemanfaatan budaya, kami sangat setuju,” kata Lalu Hadrian.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pengembangan Kampung Budaya membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Komisi X DPR RI, kata dia, siap mendukung dan berkoordinasi untuk merealisasikan gagasan tersebut.
Selain itu, Lalu Hadrian juga menyoroti keterbatasan jumlah guru besar bidang sejarah di Aceh. Menurutnya, Aceh memiliki potensi besar dalam kajian sejarah dan arkeologi, namun kekurangan tenaga ahli di bidang tersebut. Untuk itu, Komisi X DPR RI akan mendorong pembentukan Program Studi (Prodi) Sejarah di perguruan tinggi di Aceh.
“Kami akan membahas hal ini dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi bahwa Aceh membutuhkan Prodi Sejarah. Kami akan komunikasikan, sehingga nanti di Aceh ini akan muncul para guru besar dan ahli di bidang sejarah,” ungkapnya.
Menurut Lalu Hadrian, keberadaan para akademisi dan ahli sejarah di daerah seperti Aceh sangat penting untuk memperkuat penelitian, dokumentasi, dan pelestarian cagar budaya nasional. Usulan-usulan tersebut, lanjutnya, sejalan dengan misi Panja Pelestarian Cagar Budaya yang ingin memastikan bahwa warisan budaya bangsa dapat dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan pendidikan dan pengembangan kebudayaan nasional.
Kunjungan Panja di Aceh Besar menjadi wujud komitmen Komisi X DPR RI dalam memperkuat kebijakan pelindungan cagar budaya sekaligus menumbuhkan kesadaran generasi muda terhadap sejarah bangsa di tengah tantangan globalisasi. •skr/aha
