Dorong Pemerataan Manfaat Pembangunan IKN bagi Masyarakat Lokal

PARLEMENTARIA, Penajam Paser Utara — Komisi II DPR RI menegaskan pentingnya memastikan masyarakat lokal di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) turut merasakan manfaat langsung dari pembangunan yang menjadi proyek strategis nasional tersebut. Dalam kunjungan kerja ke kawasan IKN, Komisi II tidak hanya memantau progres pembangunan fisik, tetapi juga menyoroti aspek sosial, ekonomi, dan komunikasi publik yang menyertainya.

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mengatakan keberhasilan pembangunan IKN tidak cukup diukur dari megahnya infrastruktur semata, melainkan dari seberapa besar manfaat ekonomi dan sosial yang diterima masyarakat sekitar. Ia menekankan agar pembangunan tidak menimbulkan paradoks antara kemajuan fisik proyek dan kesejahteraan warga lokal.

“Jangan sampai di satu sisi IKN menjadi proyek mercusuar negara, tetapi di sisi lain masyarakat sekitar justru tidak mendapatkan dampak positifnya. Ini yang kami dorong untuk segera diselesaikan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Otorita IKN,” ujar Khozin saat ditemui di sela kunjungan kerja di Penajam Paser Utara, Selasa (11/11/2025).

Dalam audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Komisi II menemukan masih adanya sejumlah persoalan di sekitar wilayah IKN, seperti konflik agraria dan ketidakjelasan status desa. Khozin meminta agar Kementerian Dalam Negeri segera mengambil langkah harmonisasi dengan pemerintah daerah dan Otorita IKN untuk menuntaskan masalah tersebut secara adil dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Khozin menegaskan bahwa tujuan utama pembangunan IKN adalah pemerataan pembangunan nasional, dari konsep “Jawa-sentris” menuju “Nusantara-sentris”. “IKN bukan hanya simbol perpindahan pusat pemerintahan, tapi juga simbol keadilan pembangunan. Masyarakat Kalimantan Timur harus menjadi pihak pertama yang merasakan manfaat itu,” ujarnya.

Selain menyoroti aspek sosial, Komisi II juga mendorong Otorita IKN memperkuat komunikasi publik untuk melawan opini negatif yang kerap muncul di media. Menurut Khozin, komunikasi publik yang transparan dan berbasis data sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proyek strategis nasional ini.

“Masih banyak pemberitaan negatif yang tidak berdasar pada fakta di lapangan. Publik harus mendapat informasi yang objektif dan komprehensif agar bisa melihat kemajuan nyata yang telah dicapai. Komunikasi publik yang kuat akan memperkuat dukungan dan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Dalam paparannya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa progres pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) menunjukkan hasil signifikan. Infrastruktur untuk dua cabang kekuasaan—legislatif dan yudikatif—baik perkantoran maupun hunian, ditargetkan rampung maksimal pada kuartal ketiga atau keempat tahun 2027. Dengan demikian, pada tahun 2028 IKN diharapkan telah berfungsi penuh sebagai ibu kota politik Indonesia.

Khozin pun mengapresiasi kemajuan pesat pembangunan di lapangan. “Dalam waktu dua sampai tiga tahun, banyak fasilitas dasar sudah terbentuk. Kalau dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, Brasil, atau Australia, mereka butuh waktu puluhan tahun untuk sampai pada tahap seperti ini,” katanya.

Komisi II DPR RI memastikan akan terus mengawal proses pembangunan IKN agar berpihak pada rakyat, berkeadilan, serta memberikan efek domino positif bagi daerah-daerah penyangga di sekitarnya. “Pembangunan IKN harus menjadi simbol pemerataan dan kemajuan bersama seluruh rakyat Indonesia,” tutup Khozin. •gys,ya/aha