Dorong KUR untuk Pekerja Migran, Banggar Tekankan Penguatan Daya Saing Pekerja Migran

PARLEMENTARIA, Mataram – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid menilai Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pekerja migran sangat penting, terutama jika disertai pelatihan agar para pekerja migran nantinya memiliki keterampilan dan daya saing yang lebih tinggi di luar negeri. 

“Pekerja migran merupakan pahlawan devisa yang harus mendapatkan perhatian serius dari sisi pembiayaan dan peningkatan keterampilan”, jelas Jazilul saat memimpin tim kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan, di Mataram, Provinsi NTB, Rabu (12/11/2025.

Sebagaimana diketahui Provinsi Nusa Tenggara Barat memerlukan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI). NTB tercatat menjadi provinsi asal PMI ke-4 terbesar nasional. 15.333 orang (23.56% PMI Nasional, Juni 2025)- didominasi pekerja perempuan (60.45%). Daerah utama: Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat. 

Pada kesempatan tersebut Anggota Banggar DPR RI Mahdalena menambahkan bahwa masyarakat kecil di NTB masih banyak yang meminjam dana dari koperasi atau bahkan rentenir dengan bunga tinggi. “Hampir 99 persen pelaku usaha kecil masih bergantung pada pinjaman koperasi berbunga tinggi. Jika ada KUR khusus untuk pekerja migran, ini bisa menjadi solusi agar mereka tidak jatuh ke jeratan rentenir,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Anggota Banggar DPR RI I Wayan Sudirta turut menyoroti pentingnya penghargaan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. “Pekerja migran kita harus diperlakukan adil. Filipina bahkan menjemput pekerjanya yang pulang, sementara kita masih mempersulit administrasi. PMI adalah penyumbang devisa, jadi mereka layak mendapat dukungan penuh,” ujar Sudirta. 

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Junanto Herdiawan menegaskan, bahwa permasalahan pekerja migran tidak hanya pada akses pembiayaan sebelum keberangkatan, tetapi juga pada mekanisme pengiriman uang (remitansi) saat mereka sudah bekerja di luar negeri.

Ia juga menambahkan bahwa efektivitas penyaluran kredit ke sektor produktif perlu terus ditingkatkan. “Penyaluran kredit yang efektif, seperti yang dilakukan BRI dengan fokus pada sektor pertanian, harus menjadi contoh untuk daerah lain,” pungkasnya.

Untuk diketahui Kunjungan kerja Banggar DPR RI ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada daerah dan masyarakat, khususnya dalam peningkatan akses pembiayaan dan perlindungan ekonomi bagi pekerja migran sebagai penyumbang devisa terbesar di negara kita. tra/aha