Insan Pers Harus Dapatkan Jaminan Kesehatan, Negara Berperan Hadirkan Perlindungan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan pentingnya penguatan perlindungan jaminan kesehatan bagi insan pers di tengah tantangan perubahan ekosistem media dan masalah validitas data peserta BPJS. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan BPJS. Ia menyebut insan pers bukan hanya ‘kuli tinta’, tetapi juga pewarta pejuang yang turut mendorong lahirnya sistem jaminan sosial di Indonesia.

“Waktu itu, 28 Oktober 2011, lahirlah Undang-Undang BPJS dengan dua penyelenggara, yaitu BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini juga karena dukungan dari teman-teman media di DPR. Kalau tidak ada teman-teman media waktu itu, saya kira tidak mungkin kita (bisa mengesahkan Undang-Undang BPJS),” ujar Rieke dalam forum diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘Optimalisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Insan Pers’ yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Rieke menekankan bahwa jaminan sosial merupakan hak konstitusional seluruh rakyat, termasuk pekerja media yang kini banyak beralih ke sektor digital. Ia menilai perlu ada model perlindungan baru yang mampu menjangkau pekerja di industri media daring agar tidak terabaikan dari sistem jaminan kesehatan nasional.

Lebih jauh, Rieke juga menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk tetap menjamin keberlanjutan perlindungan kesehatan bagi pekerja yang kehilangan mata pencaharian.

“Siapapun yang kehilangan pekerjaan maka selama 6 bulan iurannya ditanggung oleh BPJS. Kehilangan pekerja 6 bulan ditambah BPJS Kesehatan pekerja secara otomatis beralih ke peserta penerima bantuan iuran yang iurannya ditanggung oleh negara,” tegas Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Walakin, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut turut menyoroti akurasi data peserta BPJS Kesehatan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Ia menyebut terdapat sekitar 51,5 juta peserta fiktif dengan potensi kerugian negara mencapai Rp126 triliun per tahun.

“Negara harus memperbaiki metodologi pendataan penerima bantuan iuran. Tanpa itu, kebijakan pemutihan data tidak akan berjalan baik,” tegasnya.

Menurut Rieke, DPR tengah mengawasi penggunaan anggaran tambahan BPJS Kesehatan sebesar Rp400 miliar untuk tahun 2025, serta alokasi Rp6 triliun untuk tahun 2026. Ia berharap Komisi IX DPR dapat memastikan pengawasan terhadap anggaran tersebut agar tidak disalahgunakan.

“Saya tidak takut mengurus soal rakyat. Yang saya khawatirkan justru data negara dipermainkan, uang negara berantakan,” pungkasnya. •ecd, gal/rdn