//
Anggota Komisi XII DPR RI, Totok Sudaryanto, saat mengikuti pertemuan dalam kunjungan kerja ke PLN Jayapura di Jayapura, Papua, Selasa (28/10/2025). Foto: Eno/vel.
PARLEMENTARIA, Jayapura – Anggota Komisi XII DPR RI, Totok Sudaryanto, menilai rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Mamberamo, Papua, dapat menjadi solusi strategis untuk menghadirkan energi murah dan berkelanjutan bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia. Hal ini disampaikannya saat Komisi XII melakukan kunjungan kerja ke PLN Jayapura dalam rangka membahas kesiapan dan potensi pembangunan PLTA tersebut, di Jayapura, Papua, Selasa (28/10/2025).
Totok menjelaskan bahwa potensi aliran Sungai Mamberamo sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dalam jumlah besar tanpa mengandalkan sumber energi fosil. Menurutnya, pengembangan energi air akan memberikan keuntungan ekonomi jangka panjang, meskipun membutuhkan investasi awal yang cukup tinggi.
“Teknologi PLTA memang mahal di awal, tapi dalam jangka panjang jauh lebih efisien karena sumbernya dari alam dan bisa diperbarui,” ujarnya.
Ia membandingkan biaya produksi listrik antara PLTA dan PLTU berbahan bakar batubara yang masih menjadi andalan di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan paparan PLN, harga pokok produksi PLTA saat ini sekitar 9 sen per kWh, sementara PLTU sekitar 6 sen per kWh. Namun Totok menilai perbandingan ini perlu dikaji ulang karena air, tidak seperti batubara, tidak perlu dibeli dan tidak terpengaruh fluktuasi harga pasar global.
“Seharusnya, secara teori, energi air lebih murah karena bahan bakunya alami dan tersedia terus-menerus,” kata Politisi Fraksi PAN ini.
Dalam kesempatan yang sama, Totok juga menyinggung kebijakan BBM Satu Harga yang terus dijalankan pemerintah hingga masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengapresiasi semangat pemerataan tersebut, namun menekankan pentingnya evaluasi agar subsidi energi diberikan secara lebih tepat sasaran. “Subsidi sebaiknya diarahkan langsung kepada masyarakat yang berhak, bukan kepada komoditas. Kalau datanya sudah tunggal dan akurat, maka pemerintah bisa lebih efisien dan adil dalam menyalurkan bantuan,” tegasnya.
Totok menilai bahwa perbaikan infrastruktur transportasi dan logistik juga harus menjadi prioritas agar biaya distribusi barang di Papua bisa ditekan. Dengan infrastruktur yang lebih baik, ia optimistis mekanisme pasar akan membuat harga-harga kebutuhan pokok di Papua setara dengan wilayah lain di Indonesia. “Jika konektivitas dan efisiensi energi berjalan beriringan, Papua akan menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan,” pungkas Totok. •eno/rdn
