//
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, saat memimpin kunjungan kerja ke PT Cirebon Power Services, Jumat (7/11/2025). Foto: Eki/vel.
PARLEMENTARIA, Cirebon — Komisi XII DPR RI menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengelolaan pasokan batubara yang stabil dan penerapan teknologi ramah lingkungan di sektor ketenagalistrikan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, saat memimpin kunjungan kerja ke PT Cirebon Power Services, Jumat (7/11/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Komisi XII meninjau dua unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 1.000 MW dan 600 MW yang telah menerapkan teknologi baru dengan sistem carbon capture untuk menekan emisi karbon.
“Hari ini kami meninjau dua PLTU, masing-masing berkapasitas 1.000 MW dan 600 MW. Keduanya sudah menggunakan teknologi baru dengan carbon capture sehingga betul-betul diupayakan mencapai titik nol emisi karbon,” ujar Dony.
Menurutnya, PLTU Cirebon Power menjadi contoh positif penerapan teknologi ramah lingkungan di sektor ketenagalistrikan. Selain berinovasi pada efisiensi energi, perusahaan juga menjalankan program tanggung jawab sosial (CSR) yang berdampak langsung bagi masyarakat sekitar.
“Program kemasyarakatannya juga berjalan dengan baik. Insya Allah pembangkit ini bisa menjadi contoh bagi unit-unit lain di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Meski demikian, Komisi XII mencermati adanya potensi risiko pasokan batubara di beberapa pembangkit listrik nasional yang tidak memiliki tambang sendiri. Dony menyoroti bahwa keberlanjutan pasokan energi sangat bergantung pada stockpile batubara di masing-masing PLTU.
“Di Cirebon Power, stok batubara bisa bertahan hingga 20 hari karena perusahaan memiliki tambang sendiri. Namun pembangkit lain yang tidak punya tambang kini hanya memiliki stok 3–4 hari, ini sangat berisiko,” ungkapnya.
Dony menilai kenaikan harga batubara ekspor menyebabkan sebagian pemasok lebih memilih menyalurkan produksinya ke luar negeri. Hal ini, menurutnya, harus menjadi perhatian serius pemerintah agar kebutuhan energi domestik tetap terjamin.
“Harga ekspor memang tinggi, tapi pemerintah perlu memastikan agar pasokan dalam negeri menjadi prioritas. Komisi XII mendorong adanya kebijakan yang menjamin ketersediaan stok batubara untuk pembangkit di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Ia menambahkan, praktik yang diterapkan oleh Cirebon Power, yang mampu menjaga keseimbangan antara produktivitas, keberlanjutan, dan ketahanan pasokan, layak dijadikan contoh (best practice) bagi industri kelistrikan nasional.
“Cirebon Power sudah menjalankan program kerja dengan baik. Ini bisa menjadi model bagi pembangkit-pembangkit lain dalam hal efisiensi energi dan pengelolaan lingkungan,” pungkas Dony. •eki/aha
