//
Anggota Komisi XII DPR RI, Totok Sudaryanto, dalam pertemuan Komisi XII di Jayapura, Papua, Selasa (28/10/2025). Foto: Eno/vel.
PARLEMENTARIA, Jayapura – Anggota Komisi XII DPR RI, Totok Sudaryanto, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur energi di Papua sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pemerataan dan kesetaraan pembangunan nasional. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja Komisi XII ke Jayapura, yang salah satunya meninjau rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Mamberamo oleh PLN.
Menurut Totok, proyek PLTA Mamberamo memiliki nilai strategis tidak hanya bagi Papua, tetapi juga bagi masa depan ketahanan energi nasional. “Pembangunan infrastruktur di Papua adalah keniscayaan agar Papua benar-benar merasakan kesetaraan dengan wilayah lain di Indonesia. Komisi XII tentu akan memberikan dukungan agar program strategis ini bisa berjalan sukses,” ujar Totok dalam pertemuan Komisi XII di Jayapura, Papua, Selasa (28/10/2025).
Totok menjelaskan bahwa PLTA memiliki potensi besar menghasilkan listrik murah dan berkelanjutan. Meskipun biaya awal pembangunan teknologi PLTA lebih tinggi dibanding PLTU berbasis batubara, secara jangka panjang energi air jauh lebih efisien. “Air itu tidak perlu dibeli, asal lingkungan dijaga, maka PLTA bisa terus berfungsi menghasilkan listrik tanpa henti. Seharusnya biayanya lebih murah dalam jangka panjang,” jelasnya. Ia menambahkan, diperlukan kajian lebih mendalam agar efisiensi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan dapat tercapai secara optimal.
Selain membahas proyek PLTA, Komisi XII juga menyoroti pelaksanaan kebijakan BBM Satu Harga yang digulirkan pemerintah untuk menjamin keadilan energi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua. Totok menilai kebijakan tersebut memiliki niat baik untuk menunjukkan kehadiran negara, namun perlu disertai perhitungan ekonomi yang matang dan basis data yang akurat. “Substansinya bagus, yaitu memberi manfaat yang adil bagi rakyat. Namun ke depan, subsidi sebaiknya diarahkan langsung kepada masyarakat yang berhak, bukan pada komoditas,” katanya.
Politisi Fraksi PAN ini menjelaskan bahwa distribusi logistik di Papua yang masih terbatas membuat hampir semua harga kebutuhan pokok tinggi, bukan hanya BBM. Karena itu, menurunkan harga satu komoditas saja dinilai tidak cukup berdampak besar bagi ekonomi lokal. “Kalau hanya harga BBM yang disamakan, efeknya terhadap ekonomi daerah kecil, sementara beban pemerintah besar. Jadi, kalau sudah ada data tunggal penerima subsidi, sebaiknya subsidi diberikan langsung kepada masyarakat,” terang Totok.
Totok menutup dengan menegaskan bahwa pemerataan infrastruktur, data penerima subsidi yang valid, serta pengembangan energi terbarukan adalah kunci utama agar Papua dapat maju sejajar dengan daerah lain di Indonesia. “Perbaiki prasarana dan perkuat efisiensi energi, maka mekanisme pasar akan membuat harga-harga di Papua otomatis setara dengan daerah lain,” pungkasnya. •eno/rdn
