//
Terbatasnya Fasilitas Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Hayati di Papua Ancam Kedaulatan Pangan
Diterbitkan
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan saat memimpin pertemuan dalam kunjungan kerja Komisi IV ke Jayapura Jumat (31/10/2025). Foto: Singgih/vel.
PARLEMENTARIA, Jayakarta – Komisi IV DPR RI menyoroti keterbatasan fasilitas pengawasan dan perlindungan sumber daya hayati serta kelautan di Papua. Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja Komisi IV yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan di Jayapura, Papua.
Dalam kunjungan ke sejumlah instansi seperti Badan Karantina dan Badan Pengawasan Kelautan, Komisi IV menemukan bahwa banyak kantor dan laboratorium yang belum memadai. Kondisi tersebut dinilai dapat mengancam upaya menjaga kedaulatan pangan dan kekayaan hayati Papua.
“Potensi sumber daya hayati di Papua luar biasa, tapi kalau fasilitas karantina dan laboratoriumnya tidak memadai, ini bisa membahayakan keamanan hayati kita,” ujar Ahmad Yohan kepada Parlementaria di Jayapura, Papua, Jumat (31/10/2025).
Ia meminta agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi tersebut, termasuk dalam hal penganggaran dan pembangunan infrastruktur pendukung.
“Kami berharap ada alokasi anggaran yang cukup untuk membangun kantor dan laboratorium yang layak agar fungsi pengawasan berjalan maksimal,” tambahnya.
Selain itu, Komisi IV juga menyoroti lemahnya pengawasan di sektor kelautan. Menurut Ahmad Yohan, potensi perikanan di Papua sangat besar, namun belum ditunjang dengan fasilitas pelabuhan dan kapal patroli yang memadai.
“Ribuan ikan tuna keluar setiap tahun, tapi kapal patroli kita terbatas. Bagaimana mungkin kapal kecil kita bisa mengejar kapal nelayan asing yang besar?” katanya.
Komisi IV mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera memperkuat infrastruktur pengawasan di wilayah Papua. Termasuk pembangunan pelabuhan yang layak serta penambahan kapal patroli.
“Kami akan terus komunikasikan dengan KKP agar Papua mendapatkan perhatian khusus. Jangan sampai potensi laut kita bocor karena illegal fishing,” tegas Ahmad Yohan.
Ia mengapresiasi langkah KKP yang telah berhasil menahan sejumlah kapal asing di perairan Papua, meskipun dengan keterbatasan sarana. Komisi IV berkomitmen untuk memperjuangkan peningkatan fasilitas agar pengawasan dan perlindungan sumber daya alam di Papua bisa berjalan optimal. •skr/rdn
