TKA Harus Disosialisasikan secara Masif untuk Jamin Keberhasilan Proses Belajar

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi siswa SMA dan SMK yang mulai diterapkan oleh Kemendikdasamen.

Menurut Lalu Hadrian, kebijakan TKA pada dasarnya memiliki tujuan baik, yakni untuk mengukur kemampuan berpikir kritis, literasi, dan numerasi siswa secara lebih komprehensif. Namun, ia menekankan pentingnya sosialisasi yang masif dan terencana kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari sekolah, guru, hingga pemerintah daerah.

“Kami meminta Mendikdasmen untuk melakukan sosialisasi TKA ini secara masif dan menyeluruh. Jangan sampai kebijakan yang baik justru menimbulkan kebingungan di lapangan karena kurangnya pemahaman dari para pelaksana dan peserta didik,” tegas Lalu Hadrian kepada Parlementaria di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Ia menjelaskan, Komisi X DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan TKA agar berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan objektivitas. Komisi X juga berkomitmen memastikan agar hasil tes tidak dijadikan alat seleksi yang diskriminatif, tetapi sebagai bahan evaluasi peningkatan mutu pendidikan nasional.

“Pesan kami jelas, jadikan TKA sebagai salah satu parameter alat ukur mutu dan keberhasilan proses belajar mengajar, bukan sekadar instrumen administratif. Hasilnya harus dapat menjadi dasar untuk memperbaiki sistem pembelajaran, kualitas guru, dan kurikulum di sekolah,” ujar legislator dari Fraksi PKB tersebut.

Lalu Hadrian menilai, TKA memiliki potensi besar untuk mendorong sistem pendidikan yang lebih berorientasi pada kompetensi dan daya nalar siswa, bukan sekadar hafalan. Namun, pelaksanaannya harus disertai dukungan sistem penilaian yang adil, serta penguatan kapasitas sekolah dan tenaga pendidik agar mampu menindaklanjuti hasil tes dengan program pembelajaran yang relevan.

“Pendidikan bukan hanya soal angka dan nilai, tetapi tentang proses pembentukan kemampuan berpikir dan karakter. Jika TKA dijalankan dengan baik dan terukur, maka ia bisa menjadi cermin sejauh mana sistem pendidikan kita berhasil menumbuhkan daya pikir kritis dan kemampuan akademik peserta didik,” tambahnya.

Sebagai mitra kerja Kementerian, Komisi X DPR RI akan melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi TKA di lapangan. Lalu Hadrian juga mendorong agar Kemendikbudristek melibatkan para guru, kepala sekolah, dan asosiasi profesi pendidikan dalam penyempurnaan mekanisme pelaksanaan TKA di masa mendatang.

“Kami berharap, pelaksanaan TKA tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi menjadi bagian dari transformasi sistem evaluasi pendidikan nasional yang berkeadilan, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tutupnya. •tn/aha