Komisi I Apresiasi Kinerja Kodam V/Brawijaya, Dukung Peningkatan Kesejahteraan dan Peralatan

PARLEMENTARIA, Surabaya – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja jajaran TNI Angkatan Darat di Kodam V/Brawijaya yang dinilai mampu menjalankan seluruh tugas dengan baik meski menghadapi berbagai keterbatasan. Hal itu disampaikannya usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan jajaran Kodam V/Brawijaya di Kota Surabaya.

“Dalam RDP ini kami menerima berbagai informasi, laporan, serta perkembangan di lapangan, termasuk kendala yang dihadapi personel TNI AD di Kodam V/Brawijaya. Meskipun dengan kekurangan yang ada, mereka tetap mampu menuntaskan semua misi yang diberikan, baik misi pengamanan maupun pendeteksian,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Kodam V/Brawijaya di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Rabu (8/10/2025).

Ia menilai, peran Kodam V/Brawijaya sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah, khususnya yang sejalan dengan visi Astacita. Karena itu, Komisi I DPR RI menilai perlu adanya peningkatan dukungan baik dari sisi anggaran, jumlah personel, tunjangan, maupun peralatan pendukung.

Ia pun juga menyoroti pentingnya ketersediaan alat berat di setiap satuan Kodam hingga Korem. Hal ini dianggap vital untuk mempercepat penanganan bencana alam, seperti tanah longsor, banjir, maupun gempa bumi yang kerap terjadi di wilayah Indonesia.

“Indonesia berada di kawasan Ring of Fire, sehingga potensi bencana sangat tinggi. Keberadaan alat berat di tiap Kodam dan Korem akan mempermudah pergerakan pasukan saat terjadi bencana,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Menurut Dave, keberadaan TNI di tengah masyarakat juga memperkuat sinergi dengan aparat sipil dan penegak hukum dalam membantu penanganan berbagai situasi darurat. Ia menekankan, peningkatan beban tugas TNI harus diimbangi dengan peningkatan fasilitas dan dukungan anggaran dari pemerintah.

“Setiap tugas tambahan tentu memiliki konsekuensi. Jika beban meningkat, harus ada pendampingan lebih, baik dari sisi anggaran, peralatan, maupun jumlah personel. Kami memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar terserap dengan baik dan manfaatnya dirasakan masyarakat Jawa Timur,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Politisi Fraksi P-Golkar ini juga menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi antara TNI dan masyarakat. Menurutnya, keterbukaan informasi dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja aparat.

“Transparansi menjadi kunci. Segala kegiatan dan misi TNI, baik operasi militer perang maupun selain perang, perlu disampaikan secara berkala agar masyarakat tahu dan dapat memberikan masukan. Komunikasi jangan sampai terputus,” tutupnya. •mfn/rdn