//
Anggota Komisi III DPR RI, Ecky Awal Mucharam dalam Raker dan RDP Komisi III dengan Jaksa Agung dan Sekjen MK di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta.|Foto : Devi/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Ecky Awal Mucharam mendorong pemerintah memberikan perhatian terhadap remunerasi dan tunjangan kinerja (tukin) bagi jajaran Kejaksaan. Persoalan tersebut dinilai perlu kembali diperjuangkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan aparat penegak hukum.
Ecky mengatakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum perlu menjadi perhatian bersama. Terlebih, pemerintah sebelumnya telah merealisasikan kenaikan gaji hakim yang juga diperjuangkan DPR.
“Alhamdulillah, kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Presiden terkait kenaikan gaji hakim. Saya rasa Kejaksaan juga perlu mendapat perhatian yang sama. Ini perlu disampaikan kembali kepada kita untuk terus disuarakan,” kata Ecky dalam Raker dan RDP Komisi III dengan Jaksa Agung dan Sekjen MK di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, persoalan remunerasi di lingkungan Kejaksaan perlu kembali dibahas dalam pembahasan bersama pemerintah. Hal tersebut penting untuk memastikan kesejahteraan aparat penegak hukum dapat terus diperbaiki seiring dengan tuntutan terhadap kinerja dan profesionalitas mereka.
Legislator dari Fraksi PKS ini pun menyoroti belum adanya peningkatan remunerasi di lingkungan Kejaksaan dalam kurun waktu yang cukup panjang. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena menyangkut kesejahteraan aparatur yang menjalankan tugas penegakan hukum.
“Kenapa sampai tidak naik-naik tadi, sampai sudah belasan tahun,” ujarnya.
Ia berharap aspirasi mengenai peningkatan remunerasi Kejaksaan dapat terus diperjuangkan melalui pembahasan antara DPR dan pemerintah. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan kelembagaan dan pelaksanaan tugas aparat penegak hukum.
“Ini, menurut saya, juga merupakan kelemahan ketika kita memberlakukan tunjangan kinerja dan sebagainya. Karena itu, persoalan ini perlu kita pikirkan bersama,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu. (ujm/rdn)
