Banyak Kasus Keracunan, Ahli Gizi di SPPG Harus Bekerja Optimal Jaga Kualitas Makanan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah melakukan berbagai evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul banyaknya kasus keracunan makanan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini pun mengingatkan agar ahli gizi di setiap Sekolah Pengelola Pangan dan Gizi (SPPG) untuk menjalankan fungsinya dengan baik dalam pelaksanaan program MBG.

“Selama ini ahli gizi di setiap SPPG tidak berfungsi dengan baik. Kalau mereka berfungsi dengan baik, tidak akan terjadi keracunan. Kita harap dengan adanya evaluasi, jangan sampai ahli gizi di setiap SPPG tak berfungsi dengan baik lagi,” kata Yahya Zaini dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu, (1/9/2025).

Seperti diketahui, Presiden Prabowo memanggil para menterinya ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Minggu (28/9) malam saat tiba di tanah air usai lawatannya dari luar negeri. 

Dalam pertemuan itu, evaluasi terhadap program MBG dilakukan menyusul banyaknya kasus keracunan yang terjadi. Presiden Prabowo turut memberikan petunjuk untuk perbaikan program tersebut. 

Prabowo menegaskan bahwa keselamatan anak-anak menjadi prioritas utama. Salah satu perbaikan program itu adalah terkait tata kelola MBG, misalnya berkenaan dengan masalah kedisiplinan prosedur, terutama masalah kebersihan yang itu berkaitannya dengan masalah air.

Evaluasi dari MBG juga meliputi akan dilibatkannya Puskesmas dan UKS untuk memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG secara berkala. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya evaluasi pasca maraknya peristiwa keracunan.

Selain itu, kini setiap SPPG atau dapur MBG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). Hal ini juga sempat menjadi perhatian DPR setelah Istana mengungkap sebagian besar SPPG belum memiliki SLHS seperti yang seharusnya dilakukan.

Bahkan Presiden Prabowo meminta dapur MBG dipimpin chef terlatih dan dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan. Pemerintah juga menutup sementara SPPG yang bermasalah dalam rangka evaluasi dan investigasi.

Terkait hal ini, Yahya mengatakan pengawasan ketat oleh ahli gizi diperlukan di seluruh tahapan pengolahan makanan. Apalagi, Badan Gizi Nasional (BGN) sudah menugaskan ahli gizi di setiap SPPG untuk menjaga kualitas.

“Karena setiap tahapan proses makanan, mulai dari bahan baku, pemasakan, pemorsian dan distribusi semua diawasi oleh mereka. BGN menugaskan 3 orang dalam setiap SPPG, 1 ketua, 1 ahli gizi, 1 ahli akutansi,” tutur Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Adapun data Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) per Jumat (26/9) pukul 21.00 WIB, menunjukkan korban keracunan MBG sudah mencapai 7.368 orang. Insiden ini menjadi sorotan nasional dan mendorong BGN mengambil langkah tegas.

BGN pun memutuskan untuk menonaktifkan 56 dapur penyedia MBG secara bersamaan guna melakukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistem pengelolaan serta pengawasan. Yahya memastikan Komisi IX DPR yang bermitra dengan BGN tetap mendukung program MBG karena bertujuan baik bagi generasi muda Indonesia.

“Kita tetap mendukung MBG yang dievaluasi tata kelolanya. MBG program yang mulia untuk mencetak generasi cemerlang tahun 2045, melalui perbaikan gizi,” ungkapnya.

Dalam proses evaluasi MBG, Yahya menyambut baik langkah pemerintah yang mewajibkan setiap SPPG dapur penyedia MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS). Ia menekankan bahwa sertifikat higienis harus benar-benar menjadi jaminan kualitas dan keselamatan, bukan hanya stempel administratif. 

“Yang paling penting adalah mutu menu dan kualitas pengawasan di lapangan. Sertifikat harus memastikan bahwa dapur MBG aman, bersih, dan mampu menjaga gizi layak bagi anak-anak sekolah,” tegas Yahya.

Lebih lanjut, pimpinan komisi di DPR yang membidangi urusan kesehatan dan gizi itu  mengingatkan bahwa keselamatan dan kesehatan anak sebagai penerima MBG harus menjadi prioritas utama. Untuk itu, kata Yahya, DPR akan terus melakukan pengawalan terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo ini.

“DPR akan terus mengawal transparansi proses sertifikasi, meminta laporan periodik dan memastikan setiap anak Indonesia menerima makanan bergizi yang benar-benar aman, higienis dan sesuai standar,” ucap Legislator dari Dapil Jawa Barat VIII itu.

Yahya berharap semua pihak turut membantu mengawasi program MBG, sehingga apabila ada kekurangan dapat segera dievaluasi. Harapannya agar penyimpangan sistemik seperti yang disampaikan Presiden Prabowo terhadap pelaksanaan MBG belakangan ini, tidak kembali terjadi.

Komisi IX DPR RI diketahui juga telah melakukan audiensi dengan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) terkait penyampaian pandangan serta Rekomendasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kita ingin agar MBG benar-benar dijalankan dengan optimal, sehingga tujuan mulia dari program ini dapat tercapai, yakni untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah,” tutup Yahya. •rdn