Darmadi Durianto Usulkan Peta Jalan Implementasi Pancasila dan Perumusan Kinerja BPIP

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Darmadi Durianto, menekankan pentingnya perumusan peta jalan implementasi nilai-nilai Pancasila secara konkret agar tidak berhenti pada tataran normatif dan elitis. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama tokoh nasional Prof. Jimly Asshiddiqie dan Lukman Hakim Saifuddin, dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP), di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (9/7/2025).

“Pemahaman Pancasila di kalangan generasi muda, baik Generasi Alfa maupun milenial, masih sangat rendah. Bahkan sekadar menyebutkan sila-silanya saja banyak yang keliru atau lupa. Ini tantangan serius dalam pembinaan ideologi bangsa,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Ia juga menggarisbawahi tiga tantangan utama dalam penguatan nilai Pancasila di tengah masyarakat: lemahnya pemahaman ideologi, minimnya keteladanan, dan belum terbentuknya ekosistem sosial yang adil. Menurutnya, generasi muda hari ini kesulitan menemukan panutan yang dapat dijadikan contoh dalam mengamalkan nilai Pancasila karena berita-berita yang mereka konsumsi didominasi oleh isu korupsi dan pelanggaran etika dari tokoh publik.

“Kalau tiap hari berita soal korupsi, soal pelanggaran hukum, bagaimana generasi muda bisa percaya pada nilai Pancasila? Bahkan kadang mereka anggap yang membuat Pancasila justru yang paling sering melanggarnya,” tambahnya.

Untuk itu, Darmadi mengusulkan agar ke depan disusun peta jalan implementasi nilai-nilai Pancasila secara bertahap dan terukur, yang dapat digunakan sebagai acuan bersama dalam mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila.

Lebih jauh, ia menilai bahwa peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) perlu diperkuat tidak hanya secara kelembagaan, tetapi juga dari sisi akuntabilitas dan evaluasi kinerja. Salah satu yang disorot adalah belum adanya indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) yang dapat mengukur seberapa jauh nilai-nilai Pancasila telah diinternalisasi dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat dan kebijakan negara.

“BPIP itu perlu punya indikator kinerja yang konkret. Kita perlu tahu sejauh mana nilai-nilai Pancasila ini berdampak terhadap masyarakat. Apa ukuran keberhasilannya? Itu yang harus dirumuskan,” ujar Darmadi.

Ia menambahkan, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik juga menjadi perhatian penting dalam penyusunan RUU BPIP. Ia mendorong agar penyusunan kebijakan negara di berbagai sektor seperti pendidikan, sosial, hingga ekonomi, tidak hanya menjadikan Pancasila sebagai slogan, melainkan sebagai fondasi yang hidup dalam praktik kebijakan.

“Jangan sampai nilai-nilai Pancasila hanya jadi hiasan dokumen. Harus ada keberpihakan terhadap rakyat dalam setiap kebijakan yang dibuat. Di situ nilai Pancasila diuji,” tutupnya. •rdn