//
PARLEMENTARIA, Bandung — Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyoroti isu yang ramai di masyarakat mengenai data yang disampaikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) terkait besarnya risiko kemiskinan yang diwariskan secara turun-temurun. Berdasarkan data Kemensos, sebanyak 64,46 persen anak dari keluarga miskin berpotensi tetap hidup dalam kemiskinan.
“Ini adalah alarm penting. Jika tidak ditangani serius, kita akan terus menghadapi lingkaran kemiskinan antargenerasi. Maka, negara harus hadir lebih kuat, menyentuh dari hulu—dari keluarga,” ujar Cucun kepada Parlementaria, usai kegiatan reses ke daerah pemilihannya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/6/2025).
Selain itu, Cucun juga mengingatkan bahwa angka kemiskinan secara nasional masih sangat tinggi. Berdasarkan data yang terintegrasi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE), sebanyak 74,51 persen penduduk Indonesia tergolong miskin dan rentan miskin. Data ini diperoleh melalui pemutakhiran by name by address yang diperintahkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020.
“Dengan data setajam ini, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak tepat sasaran. Setiap program harus berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar formalitas,” tambahnya.
Cucun menilai, salah satu jawaban konkret atas fakta tersebut adalah melalui program afirmatif seperti Sekolah Rakyat, yaitu pendidikan berbasis komunitas yang memberikan akses gratis dan inklusif bagi anak-anak dari keluarga miskin. Program ini, menurutnya, tidak hanya memberi akses pendidikan, tapi juga menjadi upaya langsung dalam memutus mata rantai kemiskinan.
“Sekolah Rakyat hadir bukan sekadar membangun ruang kelas, tapi membuka ruang harapan. Pendidikan adalah jalur keluar yang paling strategis untuk mengubah nasib anak-anak dari keluarga tidak mampu,” katanya.
Namun ia menekankan bahwa pembangunan pendidikan tidak akan maksimal tanpa pembenahan di tingkat keluarga. Oleh karena itu, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga diharapkan menjadi ujung tombak dalam pembinaan, edukasi, dan penguatan pondasi keluarga.
“Kalau keluarga tidak kuat, bagaimana bisa lahir generasi yang unggul? Maka perencanaan keluarga, edukasi gizi, dan pendampingan ibu-anak harus jadi prioritas,” tegasnya.
Menurut Cucun, tugas negara tidak cukup hanya menyediakan bantuan sosial, melainkan harus mampu menciptakan ekosistem pembangunan yang adil—dari keluarga, sekolah, hingga dunia kerja. Ia menyebut bahwa keadilan sosial sebagaimana diamanatkan UUD 1945 harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang menjangkau masyarakat bawah secara menyeluruh.
“Data menunjukkan masalahnya jelas. Maka langkah pemerintah pun harus jelas. Ini saatnya kita hadapi kemiskinan dengan strategi nasional yang terukur, konsisten, dan berkelanjutan,” pungkas Politisi Fraksi PKB ini.
